Notification

×

Iklan

GMMP Kembali Demo Perumda Air Minum Padang

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:44 WIB Last Updated 2026-08-25T05:44:00Z

GMMP Kembali Demo, Tuntut Perbaikan Layanan dan Audit Perumda Air Minum Kota Padang

Padang, Rakyatterkini.com – Garda Muda Merah Putih (GMMP) kembali menyuarakan aspirasi terkait pelayanan air bersih dengan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Perumda Air Minum Kota Padang, Senin (24/8/2026). Aksi tersebut merupakan demonstrasi jilid II setelah aksi sebelumnya digelar pada 12 Agustus 2026.

Dalam aksi kali ini, GMMP membawa sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari kualitas air, distribusi yang tidak lancar, tarif pelanggan, hingga tuntutan evaluasi terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Kota Padang.

Koordinator Lapangan GMMP, Ferdi Ansori Toha, mengatakan aksi kembali dilakukan karena pihaknya menilai persoalan yang disampaikan pada aksi pertama belum memperoleh penyelesaian yang jelas.

Menurut Ferdi, masyarakat masih mengeluhkan kondisi air yang keruh, gangguan distribusi, serta tagihan yang tetap dikenakan meskipun pasokan air tidak mengalir.

“Kami melihat banyak masyarakat masih resah terkait kualitas air, tarif, serta waktu distribusi. Karena itu, GMMP kembali menyampaikan aspirasi tersebut,” ujar Ferdi.

GMMP membawa enam tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, meminta adanya pembenahan pelayanan secara menyeluruh, termasuk perbaikan sistem penyaringan air dan pemeliharaan jaringan pipa.

Kedua, massa meminta adanya penyesuaian tarif atau kompensasi bagi pelanggan yang terdampak gangguan berupa air keruh maupun terhentinya pasokan. Ketiga, mereka mendesak Perumda menyiapkan prosedur penanganan bencana serta menyediakan armada tangki air bersih secara gratis di wilayah yang mengalami krisis air.

Tuntutan berikutnya adalah evaluasi hingga pencopotan jajaran direksi yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal. GMMP juga meminta dilakukan audit investigatif oleh aparat penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran pemeliharaan serta operasional Perumda Air Minum Kota Padang.

Ferdi menyebut berbagai pengaduan masyarakat menjadi dasar pihaknya kembali turun ke jalan. Karena itu, GMMP meminta Pemerintah Kota Padang mengevaluasi kinerja Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang.

Ia juga mengungkapkan bahwa GMMP telah dua kali menggelar aksi, tetapi belum dapat bertemu secara langsung dengan Direktur Utama.

“Kami sudah dua kali turun menyampaikan persoalan pelayanan air. Namun, sampai sekarang belum bertemu langsung dengan Dirut,” katanya.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat keamanan. Pengunjuk rasa membakar ban serta menggunakan mobil pikap untuk menghambat akses jalan. Situasi kemudian dapat dikendalikan setelah aparat berupaya menenangkan massa.

GMMP selanjutnya berencana menyampaikan laporan dan aspirasi kepada Pemerintah Kota Padang serta BPK Perwakilan Sumatera Barat. Ferdi mengatakan aksi lanjutan juga terbuka dilakukan apabila tuntutan yang mereka sampaikan tidak memperoleh respons.

“Kami bisa saja menyampaikan laporan kepada BPK dan Wali Kota. Jika tidak mendapat tanggapan, tentu kemungkinan aksi kembali dilakukan tetap ada,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Perusahaan Perumda Air Minum Kota Padang, Richie Gautama, menyatakan pihaknya menghargai aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.

Richie menilai kritik dan masukan dari pelanggan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami melihat aksi ini secara positif. Sebagai perusahaan publik, kami tentu membutuhkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif agar pelayanan ke depan semakin baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan setiap keluhan pelanggan perlu disertai informasi yang jelas agar dapat segera diverifikasi. Data seperti nomor identitas pelanggan dan alamat diperlukan supaya petugas dapat melakukan pengecekan langsung di lokasi.

Richie mencontohkan pengaduan mengenai 44 kepala keluarga yang disebut tidak memperoleh pasokan air dalam aksi sebelumnya. Setelah dilakukan pengecekan, kata dia, terdapat sejumlah lokasi yang ternyata masih menerima aliran air.

Karena itu, seluruh laporan yang kembali disampaikan dalam aksi terbaru akan diverifikasi oleh petugas di lapangan.

“Setiap laporan pelanggan akan kami minta nomor ID dan alamatnya. Dengan begitu, pengecekan bisa lebih tepat dan penanganannya juga lebih cepat,” jelasnya.

Mengenai tuntutan agar Direktur Utama menemui massa, Richie menerangkan bahwa pimpinan Perumda sedang menghadiri rapat bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang saat demonstrasi berlangsung.

Menurutnya, ketidakhadiran Direktur Utama bukan berarti aspirasi massa tidak diterima. Richie mengaku akan meneruskan seluruh masukan dan keluhan yang disampaikan pengunjuk rasa kepada pimpinan perusahaan.

“Dirut berada di Padang, tetapi saat itu sedang mengikuti rapat bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Saya tetap menerima aspirasi teman-teman dan akan menyampaikannya kepada beliau,” katanya.

Richie menambahkan, Perumda Air Minum Kota Padang masih melakukan pembenahan pelayanan setelah terdampak bencana pada 2025. Sejumlah fasilitas, termasuk sistem pelayanan di kawasan Gunung Pangilun dan Kampung Koto, terus diperbaiki.

Ia menyebut kondisi air di sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami kekeruhan mulai menunjukkan perbaikan.

“Perumda masih terus melakukan pemulihan pascabencana 2025. Perkembangannya dapat dilihat, air yang sebelumnya keruh perlahan sudah kembali lebih jernih,” ungkap Richie.

Terkait rencana GMMP menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar, Richie mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia berharap penyampaian aspirasi tetap memperhatikan kepentingan pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan berbagai saluran pengaduan yang telah disediakan Perumda agar keluhan dapat ditangani tanpa menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas maupun aktivitas publik.

“Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, jika memungkinkan, keluhan disampaikan melalui kanal pengaduan yang tersedia sehingga pelayanan dan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update