 |
| Penandatanganan kontrak pembangunan di Ruang Jabal Tsur, Asrama Haji Kelas I Tabing. |
Padang, Rakyatterkini.com – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah di Sumatera Barat terus dilakukan. Empat kabupaten di provinsi tersebut dalam waktu dekat akan memiliki Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), yang diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan terkait ibadah ke Tanah Suci.
Pembangunan empat fasilitas tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi yang berlangsung di Ruang Jabal Tsur, Asrama Haji Kelas I Tabing Padang, Jumat (21/8/2026). PLHUT akan dibangun di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan pembangunan PLHUT menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan jemaah. Menurutnya, fasilitas tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk urusan administrasi, tetapi juga menjadi tempat pembinaan calon jemaah.
“Gedung ini bukan sekadar kantor pelayanan. Di sini masyarakat bisa melakukan pendaftaran sekaligus mendapatkan pembinaan sebelum melaksanakan ibadah haji,” kata Rifki.
Penandatanganan kontrak turut dihadiri sejumlah pejabat Kanwil Kemenhaj Sumbar, seperti Kepala Bagian Tata Usaha Amrizal, Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Yudi Hidayat, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adlis Ristiardi.
Selain itu, hadir pula kepala kantor dari empat kabupaten penerima pembangunan PLHUT, tim pengawas, serta pihak penyedia jasa konstruksi.
Rifki meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan memperhatikan kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian. Ia menegaskan tidak boleh ada keterlambatan maupun pengurangan standar kualitas dalam pelaksanaan proyek.
“Pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sesuai waktu, mutu, sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Untuk mengawal proses pembangunan, Rifki juga meminta kepala kantor di masing-masing kabupaten melakukan pengawasan secara langsung dan berkala. Setiap perkembangan proyek maupun persoalan yang muncul di lapangan diminta segera disampaikan melalui sistem koordinasi digital yang telah disiapkan.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara PPK, pengawas, kontraktor, serta tim teknis. Koordinasi yang baik dinilai dapat membantu mengantisipasi persoalan selama proses pembangunan sekaligus mempercepat penyelesaian apabila terjadi kendala.
Pembangunan empat PLHUT tersebut menjadi tahap awal dalam pengembangan pelayanan haji dan umrah di Sumatera Barat. Kanwil Kemenhaj Sumbar selanjutnya berencana menyusun rancangan pengembangan untuk mengusulkan pembangunan fasilitas serupa di daerah lain pada tahun anggaran berikutnya.
Dengan adanya PLHUT, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin mudah, terintegrasi, transparan, dan modern.(da*)
