 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Pemerintah terus memperluas digitalisasi proses pendaftaran bantuan sosial (bansos), khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan atau sembako. Hingga Sabtu (15/8/2026), sistem tersebut telah diterapkan di 153 kabupaten/kota yang berada di 38 provinsi.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa lebih dari 3 juta keluarga telah masuk dalam sistem digital tersebut. Jumlah itu menjadi bagian dari target sekitar 49 juta keluarga yang nantinya akan terdaftar dalam skema digitalisasi bansos.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Prabowo, sistem perlindungan sosial harus mampu menjangkau masyarakat secara tepat, mudah, serta tetap menghormati martabat penerima manfaat. Digitalisasi pendaftaran bansos menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.
Ia menjelaskan, penerapan sistem digital dapat mengurangi beban biaya dan waktu yang sebelumnya harus ditanggung masyarakat kurang mampu ketika mengurus bantuan. Sebelum sistem ini diterapkan, keluarga prasejahtera diperkirakan mengeluarkan sekitar Rp150.000 untuk transportasi, pengurusan dokumen, fotokopi, hingga kehilangan waktu bekerja.
Kini, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa dipungut biaya. Pemeriksaan kelayakan penerima yang sebelumnya membutuhkan waktu relatif panjang juga dapat dilakukan jauh lebih cepat, bahkan dalam hitungan menit hingga beberapa jam.
Prabowo menegaskan, masyarakat miskin tidak semestinya mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan. Pemerintah juga diminta tidak berulang kali meminta data yang sebenarnya sudah tersedia dalam sistem negara.
Digitalisasi tersebut nantinya tidak hanya diterapkan untuk bansos PKH dan sembako. Pemerintah berencana memperluas sistem serupa ke berbagai bantuan serta program subsidi lainnya.
Menurut Prabowo, kebijakan itu merupakan bagian dari upaya membangun sistem kesejahteraan rakyat yang lebih terintegrasi. Dengan digitalisasi, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, sekaligus mudah diakses masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo turut memperkenalkan dua penerima manfaat yang hadir langsung untuk menggambarkan dampak program perlindungan sosial.
Salah satunya Susanah dari Kabupaten Bogor. Perempuan tersebut bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp700 per kilogram dari pekerjaan mengupas bawang. Bantuan PKH dan sembako disebut membantu keluarganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak.
Penerima manfaat lainnya adalah Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perempuan berusia 38 tahun itu tidak sempat mendapatkan pendidikan sejak kecil karena hidup dalam keterbatasan. Saat ini ia tetap berjualan sambil merawat bibinya yang telah berusia 80 tahun.
Margarelitha menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), termasuk beras dan minyak, yang membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.
Prabowo menegaskan bahwa bantuan pemerintah bukan dimaksudkan untuk menggantikan usaha masyarakat. Menurutnya, peran negara adalah memberikan dukungan agar kerja keras masyarakat dapat menghasilkan kehidupan yang lebih sejahtera.(da*)
