 |
| Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta OPD terkait memberikan dukungan |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com – Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan dukungan penuh terhadap pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Dukungan tersebut terutama melalui penyediaan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan selama proses pemeriksaan.
Hal itu disampaikan Eka Putra saat menerima kedatangan tim BPK Sumatera Barat dalam kegiatan entry meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja di Indojolito Batusangkar, Senin (31/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jasrinaldi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, serta sejumlah kepala OPD.
Tim pemeriksa BPK dipimpin Pengendali Teknis Welliya Alfajri. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) guna mendukung pemenuhan layanan pendidikan tahun 2025 hingga Semester I 2026.
Eka Putra menyatakan Pemkab Tanah Datar menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
"Kami mendukung pelaksanaan kegiatan BPK ini karena menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami ingin memastikan dana BOSP dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Tanah Datar," kata Eka Putra.
Ia menegaskan, pemeriksaan pendahuluan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kegiatan administratif. Menurutnya, proses tersebut dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki pengelolaan program.
Eka Putra juga berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan maupun regulasi daerah mengenai pengelolaan BOSP.
"Karena itu, kami juga mengharapkan arahan dan pendampingan dari tim BPK kepada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama proses pemeriksaan berlangsung," ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, Bupati meminta OPD terkait, di antaranya Bappeda Litbang, BPKD, Inspektorat Daerah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memastikan seluruh data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan tersedia.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Sumbar Welliya Alfajri menjelaskan bahwa Tanah Datar merupakan salah satu dari lima daerah yang menjadi lokasi pemeriksaan serupa. Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Menurut Welliya, pemeriksaan pendahuluan terkait pengelolaan BOSP tersebut dijadwalkan berlangsung selama 30 hari. Ia meminta dukungan dan kerja sama seluruh pihak, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi OPD utama dalam pelaksanaan program tersebut.
"Kami berharap dukungan dan kerja sama dari semua pihak, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena kegiatan pemeriksaan ini berkaitan langsung dengan OPD tersebut," kata Welliya.(Farid)
