 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan penggunaan anggaran untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp117 triliun hingga 27 Agustus 2026. Dana tersebut berasal dari pagu anggaran BGN 2026 yang setelah melalui proses efisiensi ditetapkan sebesar Rp229 triliun.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, anggaran lembaganya pada awalnya mencapai Rp268 triliun. Namun, setelah dilakukan evaluasi dan penghematan, jumlah tersebut dipangkas menjadi Rp229 triliun. Dari total anggaran hasil efisiensi itu, Rp117 triliun telah direalisasikan untuk program MBG.
Sudaryono menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Meski cakupan MBG masih akan diperluas dengan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN memastikan tidak meminta tambahan anggaran pada tahun ini. Pembukaan dapur-dapur baru akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang telah tersedia.
Menurut Sudaryono, pemerintah akan membuka SPPG secara bertahap, terutama untuk menjangkau sekolah maupun daerah yang sampai sekarang belum memperoleh manfaat program MBG. Ia optimistis anggaran 2026 masih dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa perlu penambahan dana.
Selain melakukan efisiensi anggaran, BGN juga menata kembali data penerima MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran atau penyaluran manfaat kepada penerima yang tercatat lebih dari satu kali.
Dari proses verifikasi, ditemukan sekitar 6 juta data yang diduga mengalami duplikasi. Salah satu contohnya adalah peserta didik yang tercatat sekaligus sebagai siswa SMP dan santri di pondok pesantren.
Penertiban juga dilakukan terhadap dapur MBG. BGN menemukan 414 dapur yang sebelumnya telah menerima dana, tetapi ternyata belum menjalankan operasional. Dana yang telah disalurkan untuk dapur-dapur tersebut kemudian ditarik kembali dan dikembalikan ke kas negara dengan total sekitar Rp311 miliar.
BGN juga memperketat kriteria penerima manfaat. Sekitar 80 sekolah swasta yang masuk kategori elite tidak lagi menjadi sasaran MBG karena dianggap mempunyai fasilitas serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri.
Beberapa sekolah yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, Taruna Nusantara, dan Kemala Bhayangkari.
Di sisi lain, pemerintah tetap berupaya memperluas layanan MBG ke daerah yang membutuhkan. Mulai September 2026, BGN merencanakan pembukaan sekitar 2.700 dapur di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Penambahan SPPG juga akan diarahkan ke pondok pesantren dan sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa dengan tingkat kebutuhan yang tinggi.
Berdasarkan data BGN, terdapat 27.485 titik layanan yang tercatat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.022 SPPG telah memperoleh surat penetapan resmi. Adapun 463 titik lainnya sempat ditangguhkan karena profil dan kelengkapan datanya belum memenuhi persyaratan.
Penelusuran lebih lanjut juga menemukan tujuh dapur yang sudah tidak beroperasi dalam waktu lama. Bahkan, terdapat lokasi yang tidak ditemukan secara fisik dan diduga merupakan dapur fiktif.
Untuk memperbaiki pengelolaan dan pengawasan keuangan, BGN bersama Kementerian Keuangan turut memperkuat mekanisme pelaporan berbasis digital. Sistem pelaporan yang digunakan di tingkat dapur nantinya akan terhubung secara langsung melalui integrasi antara SIKN milik Kementerian Keuangan dan SIPGN.
Digitalisasi tersebut diharapkan mengurangi proses pelaporan secara manual sekaligus memudahkan petugas di lapangan dalam mencatat dan menyampaikan laporan keuangan.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp117 triliun hingga 27 Agustus 2026, BGN menegaskan bahwa pelaksanaan MBG akan terus diarahkan pada efisiensi penggunaan dana, ketepatan penerima manfaat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Upaya tersebut dilakukan agar perluasan program tetap dapat berjalan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan untuk 2026.(da*)
