 |
| Wabup Agam Hadiri Rakor Bersama Kemendagri |
Agam, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemanfaatan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, pada Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tambahan TKD yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Selasa (21/7).
Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran mereka menjadi bentuk keseriusan Pemkab Agam dalam mengawal percepatan penyaluran dan pemanfaatan anggaran tambahan dari pemerintah pusat untuk mendukung rehabilitasi serta rekonstruksi daerah yang terdampak bencana.
Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tambahan dana TKD dapat dimanfaatkan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Mahyeldi juga menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025 mengakibatkan kerusakan dan kerugian dengan nilai mencapai sekitar Rp33,6 triliun.
Sebagai upaya mempercepat pemulihan, pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah lebih dari Rp2,6 triliun untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Dari total dana tersebut, Kabupaten Agam menerima tambahan alokasi sebesar Rp165,86 miliar. Nilai tersebut menempatkan Agam sebagai salah satu daerah dengan penerimaan terbesar setelah Kota Padang dan Kabupaten Solok. Dana itu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur serta berbagai sektor strategis yang mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
Secara keseluruhan, sekitar 76,9 persen tambahan TKD di Sumatera Barat dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur. Sisanya digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, serta program strategis lainnya. Hingga 17 Juli 2026, realisasi penggunaan tambahan TKD di Sumatera Barat tercatat mencapai sekitar Rp204,11 miliar atau sekitar 7,8 persen dari total anggaran yang tersedia.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menegaskan bahwa tambahan TKD merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian APBD sesuai ketentuan, mengoptimalkan penggunaan anggaran sejak tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain itu, Horas juga mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran diawasi secara ketat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga pelaksanaannya berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam kembali menegaskan kesiapannya mempercepat realisasi pemanfaatan tambahan TKD. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pembangunan infrastruktur, memulihkan layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang terdampak bencana.(da*)
