 |
| Ilustrasi |
Jakarta , Rakyatterkini.com– Pemerintah menetapkan target penciptaan antara 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027 melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyampaikan bahwa sasaran penyerapan tenaga kerja pada 2027 diproyeksikan berada di kisaran 2,57 juta sampai 3,49 juta orang. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V yang berlangsung di Jakarta, Kamis.
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, pemerintah bersama DPR juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Di sisi lain, proporsi pekerja di sektor formal ditargetkan mencapai 40,81 persen.
Selain memperluas kesempatan kerja, pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 4,30 hingga 4,87 persen. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
Wihadi menjelaskan, arah kebijakan fiskal dalam APBN 2027 akan difokuskan pada penguatan program hilirisasi dan industrialisasi nasional. Strategi tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah telah menyiapkan delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan hilirisasi dan industrialisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri dalam negeri, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah juga memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menurut Wihadi, keberhasilan program hilirisasi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kawasan industri, tetapi juga membutuhkan koordinasi dan sinergi antarsektor. Oleh karena itu, penyusunan PKPN disesuaikan dengan karakteristik wilayah, potensi daerah, kebutuhan pembangunan, isu-isu strategis, serta tingkat kesiapan masing-masing daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.
Banggar DPR menilai bahwa kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada hilirisasi, peningkatan investasi, dan perluasan lapangan kerja akan menjadi landasan utama dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.(da*)
