Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen kebutuhan kelapa Malaysia masih dipasok dari Indonesia. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang strategis untuk memperkuat hilirisasi industri kelapa nasional sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk kelapa di dalam negeri.
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Agus Rosyid, mengatakan Malaysia memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pasokan kelapa asal Indonesia. Bahkan, saat negara tersebut mengalami kekurangan bahan baku beberapa tahun lalu, pemerintah Malaysia sempat meminta Indonesia agar tidak menghentikan ekspor kelapa demi menjaga keberlangsungan industri mereka.
Menurut Agus, tingginya permintaan kelapa dari negara-negara kawasan maupun pasar internasional menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas ekspor produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Produk tersebut meliputi santan, coconut milk, minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO), hingga berbagai hasil turunan lainnya.
Karena itu, pemerintah mendorong agar ekspor tidak lagi didominasi oleh kelapa dalam bentuk mentah, melainkan produk yang telah diolah sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati lebih besar oleh industri dan masyarakat di dalam negeri.
Data International Coconut Community (ICC) bersama Kementan menunjukkan Indonesia menjadi produsen kelapa terbesar kedua di dunia pada 2023. Produksi nasional mencapai sekitar 2,87 juta ton setara kopra yang berasal dari areal perkebunan seluas 3,34 juta hektare atau sekitar 24 persen dari total produksi kelapa dunia.
Mayoritas kebun kelapa di Indonesia merupakan perkebunan rakyat. Sekitar 98 persen lahan dikelola oleh kurang lebih 5,5 juta petani dengan luas tanaman menghasilkan mencapai 2,55 juta hektare atau sekitar 76,5 persen dari total areal perkebunan kelapa.
Agus menambahkan, industri kelapa memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar karena seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Sabut, tempurung, daging, hingga air kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk dengan estimasi nilai ekonomi mencapai 6,55 miliar dolar AS.
Meski memiliki potensi besar, sektor kelapa nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Kementan mencatat luas perkebunan dan produksi kelapa terus menurun akibat alih fungsi lahan, serangan hama, serta harga kelapa yang kurang stabil di tingkat petani. Kondisi tersebut membuat sebagian petani beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan, seperti kelapa sawit.
Selain itu, produktivitas kelapa nasional masih tergolong rendah, yakni sekitar 1,1 ton per hektare. Padahal, dengan pengelolaan yang optimal, produktivitasnya diperkirakan dapat mencapai 3,5 hingga 5 ton per hektare.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan program hilirisasi kelapa pada 2026 dengan cakupan lahan sekitar 151.554 hektare dan anggaran sekitar Rp427 miliar. Program yang akan dijalankan di 28 provinsi itu meliputi penyediaan benih unggul, peningkatan produktivitas, pengembangan kawasan, serta penguatan rantai pasok guna meningkatkan daya saing industri kelapa nasional dan memperkokoh posisi Indonesia di pasar global.(da*)


