 |
| Ilustrasi |
Padang, Rakyatterkini.com – Sebuah video yang ramai beredar di media sosial mengklaim bahwa seluruh SPBU di Indonesia akan dijaga oleh petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) bersama Polisi Lalu Lintas (Polantas).
Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa mulai 1 Juli 2026, hanya kendaraan yang telah membayar pajak yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.
Unggahan itu juga menyebutkan kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak diwajibkan melunasi kewajibannya terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pengisian BBM bersubsidi di SPBU.
Namun, informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks.
Berdasarkan keterangan yang dimuat oleh InfoPublik dan Kompas, PT Pertamina (Persero) telah memberikan klarifikasi dan membantah kabar tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan penempatan petugas Samsat maupun Polantas di SPBU untuk mengawasi pembelian BBM bersubsidi.
Ia menjelaskan, mekanisme pelayanan pembelian BBM di seluruh SPBU Pertamina tetap berjalan seperti biasa tanpa aturan sebagaimana yang beredar di media sosial.
Baron juga mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi resmi hanya melalui kanal komunikasi dan situs resmi Pertamina, karena setiap kebijakan perusahaan akan diumumkan melalui media resmi tersebut.
Senada dengan itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, turut memastikan bahwa kabar mengenai penjagaan SPBU oleh Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 tidak memiliki dasar dan merupakan informasi palsu.(da*)
