 |
| Hashim: Program Prabowo Harus Dikawal Bersama |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari berbagai daerah di Indonesia, Jumat (3/7/2026).
Mengangkat tema "Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera", kegiatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa sekaligus mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi perempuan yang berada di bawah naungan resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Organisasi ini dibentuk guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan masyarakat, pengawasan berbagai program pemerintah, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam acara tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia.
Pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung RI, sejumlah menteri dan wakil menteri, jajaran komisaris serta direksi BUMN, kepala daerah, termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Maluku Sherly Tjoanda Laos yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Dalam sambutannya, Hashim menekankan pentingnya pengawasan agar berbagai program pemerintah dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, keberhasilan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat sangat bergantung pada dukungan dan pengawalan dari seluruh elemen masyarakat.
Ia menyatakan bahwa berbagai program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang baik dan pembinaan yang berkelanjutan, manfaatnya dikhawatirkan tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, khususnya di desa.
Pada kesempatan yang sama, ABPEDNAS bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, IPU, dan Ketua Umum, Firdaus. Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Hashim beserta para tamu undangan yang hadir.
Melalui kerja sama tersebut, SMSI yang menaungi sekitar 3.181 perusahaan media siber di Indonesia akan berperan dalam memperluas publikasi, memberikan edukasi, serta menyebarluaskan informasi terkait pembangunan desa kepada masyarakat. Selain itu, kedua organisasi juga sepakat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa di berbagai kabupaten dan kota sebagai wadah kolaborasi media dalam mendukung pengawasan tata kelola pemerintahan desa.
Kolaborasi antara ABPEDNAS dan SMSI diharapkan dapat mempererat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, dan masyarakat. Sinergi tersebut diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga.
Pelantikan pengurus nasional Srikandi Jaga Desa yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kontribusi perempuan dan media siber sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri, dan semakin sejahtera.(benny)
