 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah berencana memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu jalur penyaluran bantuan sosial (bansos). Rencana tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan akan diuji coba di sejumlah daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, dua program bantuan yang dikelola Kementerian Sosial, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), selama ini disalurkan melalui rekening bank. Ke depan, pemerintah akan mengembangkan mekanisme agar bantuan tersebut juga dapat disalurkan melalui KDKMP.
Menurutnya, koperasi nantinya akan memiliki berbagai gerai layanan, termasuk layanan perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga dapat mendukung proses pencairan bantuan kepada masyarakat.
Untuk merealisasikan skema tersebut, Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi serta sejumlah instansi terkait. Tahap awal akan dilakukan melalui uji coba di beberapa wilayah yang ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026.
Saifullah juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan meminta agar pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin diperkuat.
Kebijakan penyaluran bansos melalui KDKMP merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam aturan tersebut, penerima bantuan sosial juga didorong menjadi anggota koperasi sebagai bagian dari program prioritas pemerintah.
Selain berfungsi sebagai penyalur bansos, KDKMP juga diberi peran untuk membantu pemasaran dan promosi produk hasil usaha para penerima manfaat program pemberdayaan sosial melalui jaringan koperasi.
Data Kementerian Koperasi menunjukkan hingga pertengahan Juli 2026 telah berdiri 15.845 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sementara itu, sebanyak 19.539 koperasi lainnya masih dalam proses pembangunan. Pemerintah menargetkan pembangunan fisik total 35.000 KDKMP dapat diselesaikan pada Agustus 2026.(da*)
