 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan bahwa komoditas bawang putih kini resmi masuk dalam program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini ditujukan untuk menekan ketergantungan impor bawang putih yang saat ini masih mencapai sekitar 90 persen dari kebutuhan nasional.
Sudaryono menjelaskan bahwa target swasembada tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun untuk bisa terwujud. Namun, ia menegaskan ada sejumlah tantangan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu, terutama terkait ketersediaan lahan dan bibit yang sesuai dengan kondisi iklim di Indonesia.
“Waktu yang dibutuhkan setidaknya 3–4 tahun. Tantangan terbesar ada pada lahan dan juga bibit,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu.
Menurutnya, dari sisi lahan, kebutuhan untuk bawang putih memang tidak sebesar komoditas beras, yakni sekitar 100 ribu hektare. Meski demikian, lahan yang dibutuhkan harus berada di wilayah dataran tinggi agar sesuai dengan karakter tanaman bawang putih.
Saat ini, beberapa lokasi yang sudah mulai dikembangkan antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung, serta Humbang Hasundutan. Namun, tantangan berikutnya adalah menemukan lebih banyak lokasi serupa yang memiliki kondisi geografis mendukung.
“Cari lahannya yang mirip-mirip, yaitu dataran tinggi dengan kondisi yang sesuai,” jelasnya.
Di sisi lain, masalah bibit juga menjadi perhatian serius. Sudaryono menyebutkan bahwa Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor, sehingga ketersediaan bibit bawang putih dalam negeri sangat terbatas. Padahal, kebutuhan untuk program skala besar seperti 100 ribu hektare tidak mungkin dipenuhi dari impor semata.
Bibit yang diimpor pun, lanjutnya, tidak bisa langsung digunakan dalam jumlah besar. Jumlahnya terbatas dan harus melalui proses penangkaran terlebih dahulu oleh petani agar dapat beradaptasi dengan kondisi iklim Indonesia.
“Bibit yang datang dari luar negeri jumlahnya terbatas, tidak mungkin langsung untuk 100 ribu hektare. Harus ditangkar dulu agar sesuai dengan iklim kita,” katanya.
Untuk tahap awal program, pemerintah akan memulai penyediaan bibit dan penanaman secara bertahap. Tahun ini ditargetkan penanaman seluas 5.000 hektare yang dibiayai melalui APBN, sementara sekitar 20 ribu hektare lainnya diharapkan dapat dikerjakan oleh BUMN dan sektor swasta.
Kementerian Pertanian juga melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi petani bawang, BUMN pangan seperti ID FOOD dan Bulog sebagai penampung hasil bibit, serta PTPN yang menyiapkan lahan di wilayah dataran tinggi.
Terkait anggaran, pemerintah menyiapkan sekitar Rp75 juta per hektare untuk pembibitan. Dengan target awal 5.000 hektare, total dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sekitar Rp375 miliar hingga mendekati Rp400 miliar.
Sudaryono menegaskan bahwa pada tahap awal, hasil panen belum akan langsung digunakan untuk konsumsi, melainkan difokuskan sebagai sumber bibit untuk pengembangan selanjutnya. Dengan begitu, dampak pengurangan impor belum akan terasa secara signifikan di awal program.
Setelah produksi bibit mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lahan 100 ribu hektare, barulah hasil panen akan dialihkan untuk konsumsi masyarakat.
Ia berharap, seiring berjalannya program, ketergantungan impor bawang putih dapat terus ditekan secara bertahap seiring meningkatnya produksi dalam negeri.(da*)
