 |
| Sebaran titik pusat gempa di Megathrust Mentawai segmen Siberut. |
Padang, Rakyatterkini.com — Sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi di Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkuat upaya kesiapsiagaan melalui peningkatan sistem penanggulangan, penguatan kelembagaan, serta kerja sama lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumbar yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, saat menghadiri paparan executive summary Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) Level V Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) Tahun Ajaran 2026 di Auditorium Gubernuran, Kamis (11/6/2026).
Dalam pemaparannya, Medi menjelaskan bahwa Sumbar berada di kawasan yang sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana karena letaknya yang berada di zona tektonik aktif. Di wilayah barat Sumbar juga terdapat zona subduksi megathrust Mentawai yang berpotensi menimbulkan gempa besar hingga tsunami.
Ia mengingatkan kembali bahwa peristiwa gempa besar yang terjadi pada tahun 2009 menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Selain gempa bumi dan tsunami, Sumbar juga menghadapi ancaman lain seperti tanah longsor, banjir, serta bencana hidrometeorologi lainnya.
“Sumatera Barat bisa disebut sebagai laboratorium nyata kebencanaan karena memiliki 13 jenis potensi bencana. Yang paling utama bukan hanya memahami risikonya, tetapi memastikan seluruh elemen benar-benar siap menghadapinya,” ujar Medi.
Ia menegaskan bahwa dampak suatu bencana tidak hanya bergantung pada kekuatan alam, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan sistem, kapasitas kelembagaan, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko.
Karena itu, menurutnya, pertanyaan penting yang harus selalu dijawab bersama bukan lagi apakah bencana akan terjadi, melainkan sejauh mana kesiapan semua pihak ketika bencana itu datang.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Sumbar terus melakukan berbagai langkah, seperti memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas aparatur dan relawan, mengembangkan nagari tangguh bencana, menyusun rencana kontinjensi tsunami, serta mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur evakuasi, rendahnya literasi kebencanaan di masyarakat, hingga perlunya koordinasi antarinstansi yang lebih optimal. Karena itu, kerja sama seluruh pihak dinilai sangat penting dalam mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana.
“Banyak hal yang masih perlu kita perkuat, terutama infrastruktur dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan. Ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan semua pihak,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Medi juga menyoroti peran penting TNI dalam mendukung kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, TNI tidak hanya berperan saat kondisi darurat, tetapi juga dalam membangun budaya siaga melalui edukasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan di masyarakat.
Ia menilai kegiatan KKDN Sesko TNI menjadi wadah strategis untuk menghubungkan kebijakan nasional dengan implementasi di daerah. Hasil kajian dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan penting dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana, baik di Sumbar maupun secara nasional.
Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap risiko bencana. Kesiapsiagaan, menurutnya, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama demi melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Arif Widianto, jajaran pejabat utama Sesko TNI beserta istri, unsur Forkopimda Sumbar, pendamping Sesko TNI, kepala OPD Pemprov Sumbar, serta para Pasis Dikreg Level V Sesko TNI Tahun Ajaran 2026.(da()
