 |
| Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengoptimalkan pengelolaan aset milik daerah serta mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak membebani masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas perhatian, masukan, serta dukungan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Pemprov Sumbar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, berbagai catatan, pertanyaan, dan saran dari fraksi DPRD menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan daerah sekaligus evaluasi pelaksanaan program pembangunan.
“Seluruh masukan dari fraksi-fraksi akan kami jadikan bahan pembahasan lanjutan bersama komisi dan perangkat daerah. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi atas rekomendasi yang diberikan BPK,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, salah satu isu yang banyak mendapat sorotan adalah pengelolaan aset daerah. DPRD menilai bahwa aset pemerintah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola secara lebih tertib, produktif, dan bernilai ekonomi.
Selama ini, kata Mahyeldi, pengelolaan aset memang belum berjalan seoptimal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, berbagai masukan terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Selain itu, ia menekankan pentingnya inovasi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sumbar saat ini tengah menyiapkan skema creative financing melalui instrumen sukuk dan obligasi daerah.
Mahyeldi menyebut, Sumbar menjadi salah satu daerah yang cukup maju dalam persiapan penerapan sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia. Bahkan, kesiapan tersebut turut menarik perhatian Islamic Development Bank (IsDB) yang mengundang Sumbar untuk mempelajari praktik pembiayaan kreatif di Jepang.
“Kita harus mencari terobosan sumber pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang sedang kita siapkan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti besarnya potensi remitansi perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun. Menurutnya, potensi ini dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah apabila dikelola secara sinergis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan nagari.
Di tengah kebijakan efisiensi serta penyesuaian fiskal nasional, daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pendanaan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan tidak boleh terhenti. Meski kondisi anggaran berubah-ubah, pemerintah bersama DPRD harus terus menghadirkan inovasi agar manfaat pembangunan tetap dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.(da*)
