 |
| Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan pembekalan kepada para Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 dalam kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN), Selasa (9/6/2026).
Materi disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Era Sukma Munaf, yang mewakili Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Ia mengangkat tema “Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional, Pertahanan Negara, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”.
Era menilai topik tersebut sangat penting dalam memperkuat kerja sama lintas sektor guna menghadapi potensi bencana yang dapat berdampak pada stabilitas nasional.
Dia menjelaskan Sumatera Barat termasuk daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Berbagai ancaman seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga aktivitas vulkanik menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara terpadu.
Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen, termasuk TNI.
Secara geografis, Sumbar berada di jalur subduksi aktif Mentawai yang berpotensi memicu gempa besar. Ditambah dengan kondisi wilayah yang didominasi perbukitan serta curah hujan tinggi, risiko terjadinya longsor dan banjir bandang semakin besar.
Data tahun 2025 mencatat sebanyak 208 kejadian bencana tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Mayoritas kejadian didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor.
Dari berbagai potensi tersebut, ancaman gempa megathrust menjadi salah satu yang paling berbahaya karena berpotensi menimbulkan tsunami dan berdampak luas, khususnya di wilayah pesisir seperti Kota Padang yang merupakan pusat aktivitas ekonomi.
Era menyebutkan ancaman megathrust harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional karena dapat mengganggu sistem logistik, perekonomian, hingga stabilitas sosial masyarakat.
Ia juga mengungkapkan sejumlah kendala dalam upaya pengurangan risiko bencana, seperti belum optimalnya integrasi mitigasi dalam perencanaan pembangunan, perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana, dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat yang masih belum merata.
Untuk itu, Pemprov Sumbar terus mendorong dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam penguatan infrastruktur mitigasi seperti pembangunan shelter tsunami dan jalur evakuasi, pengembangan sistem peringatan dini berbasis real time, pendanaan berkelanjutan, serta sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah.
Era menegaskan keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, termasuk peran strategis TNI dan Polri.
Pada tahap pra-bencana diperlukan perencanaan dan latihan bersama, saat terjadi bencana dibutuhkan komando terpadu dan respons cepat, sedangkan pascabencana harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip build back better.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana, pelaksanaan simulasi evakuasi tsunami secara rutin, penyusunan dokumen rencana kontingensi tsunami tahun 2025, integrasi mitigasi dalam kebijakan daerah, serta penguatan kerja sama pentahelix dalam penanganan bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, Komandan Sesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto, menyampaikan Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti oleh 157 perwira siswa yang berasal dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, serta lima peserta dari negara sahabat.
Pendidikan dilaksanakan dengan metode blended learning, sedangkan kegiatan KKDN berlangsung pada 8–12 Juni 2026 di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Menurutnya, ancaman megathrust termasuk ancaman nonmiliter yang memiliki dampak luas terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan nasional, sistem pertahanan negara, serta tata kelola pemerintahan daerah menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan nasional.
Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan kajian serta ringkasan eksekutif yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan satuan komando kewilayahan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.(da*)
