 |
| Audiensi percepatan pembangunan infrastruktur kewenangan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2026/2027. |
Solok Selatan, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mendorong percepatan rencana pembangunan ruas jalan provinsi Abai di Kecamatan Sangir Batang Hari menuju Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya.
Usulan tersebut kembali dibahas dalam agenda audiensi percepatan pembangunan infrastruktur kewenangan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2026/2027.
Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, menyampaikan kondisi jalan tersebut saat ini sudah sangat memprihatinkan. Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengajukan perbaikan ruas Abai–Sungai Dareh melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Menurutnya, ruas jalan itu merupakan akses penting penghubung Solok Selatan dan Dharmasraya yang digunakan oleh lima nagari untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena statusnya sebagai jalan provinsi, pengusulan ke pemerintah pusat tidak dapat dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten.
“Jalan ini merupakan penghubung utama dan sangat vital bagi masyarakat. Karena statusnya jalan provinsi, maka pengajuan ke pusat harus melalui pemerintah provinsi,” ujar Khairunas dalam audiensi bersama Gubernur Sumatera Barat di Istana Gubernur, Selasa (9/6/2026).
Ia juga menambahkan perbaikan jalan tersebut sebenarnya sudah pernah dijanjikan, namun terkendala keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, skema IJD dinilai menjadi solusi yang memungkinkan untuk direalisasikan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi, Arry Yuswandi, menyatakan menyambut baik usulan tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti perbaikan ruas jalan Abai–Sungai Dareh yang memang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Sekda juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menindaklanjuti proposal resmi yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
Di sisi lain, Kepala Baperrida Solok Selatan, Diary Haes, menjelaskan selain ruas Abai–Sungai Dareh, terdapat sejumlah usulan lain terkait infrastruktur kewenangan provinsi, seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, dan penerangan jalan umum.
Ia menegaskan ruas Abai–Sungai Dareh menjadi prioritas utama karena kondisinya yang cukup buruk dengan panjang sekitar 49,34 kilometer.
Selain itu, terdapat pula ruas Lubuk Malako–Abai sepanjang 17 kilometer dengan kondisi rusak pada sebagian jalur, serta ruas Padang Aro–Lubuk Malako sepanjang 20 kilometer yang juga mengalami kerusakan di beberapa titik.
Keterbatasan lebar jalan yang hanya sekitar empat meter serta kondisi permukaan yang tidak layak membuat sejumlah ruas tersebut sulit dilalui secara normal.
Untuk ruas Abai–Sungai Dareh, pemerintah daerah kembali menindaklanjuti komitmen pendanaan dari provinsi yang sebelumnya mencapai sekitar Rp250 miliar, sekaligus mengajukan pembangunan melalui skema IJD untuk ketiga ruas jalan tersebut.
Selain sektor jalan, kondisi lima jaringan irigasi kewenangan provinsi juga dilaporkan belum optimal. Hanya sekitar 30,53 persen yang masih berfungsi baik, sementara 48,36 persen mengalami kerusakan sedang dan 20,11 persen rusak berat sehingga memerlukan rehabilitasi menyeluruh.
Di bidang pendidikan, kebutuhan anggaran untuk SMA, SMK, dan SLB juga masih menjadi perhatian. Meski program sekolah gratis untuk SMA dan SMK sudah berjalan melalui skema pembiayaan bersama pada 2026, namun untuk SLB dinilai masih belum mencukupi.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diketahui telah beberapa kali menyampaikan usulan perbaikan infrastruktur tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik melalui Musrenbang maupun pengajuan bantuan keuangan khusus.
Kegiatan audiensi ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Iqra Chissa, sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, serta beberapa pejabat dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.(da*)
