 |
| Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, saat memimpin diskusi bersama Forkopimda. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com – Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengumpulkan unsur Forkopimda dan seluruh pimpinan perangkat daerah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Senin (8/6/2026) untuk membahas berbagai isu strategis yang tengah dihadapi daerah.
Pertemuan tersebut fokus pada tiga agenda utama, yakni kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta penanganan dampak sosial-ekonomi akibat penghentian operasional perusahaan tambang batu bara yang menyebabkan sejumlah pekerja dirumahkan.
FGD menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memperkuat koordinasi antarlembaga dan memastikan setiap perkembangan dapat direspons secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.
“Berbagai dinamika yang terjadi harus disikapi dengan cepat dan terkoordinasi. Karena itu sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” kata Riyanda Putra.
Dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.
Fokus utama mitigasi diarahkan pada pencegahan kebakaran lahan dan hutan, pengamanan ketersediaan air bersih, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi dampak kekeringan.
Di bidang pertanian, Dinas Pertanian Kota Sawahlunto juga diperintahkan untuk meningkatkan pendampingan kepada petani melalui koordinasi lapangan dan pemanfaatan momentum musim tanam agar produktivitas sektor pertanian tetap terjaga.
Aspek keamanan dan ketertiban masyarakat turut menjadi perhatian serius dalam pembahasan FGD.
Data yang disampaikan Polres Sawahlunto menunjukkan jumlah laporan kepolisian pada April 2026 mencapai 13 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang rata-rata berada pada kisaran empat hingga lima kasus.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Pemko Sawahlunto bersama Forkopimda sepakat meningkatkan upaya preventif melalui deteksi dini, penguatan koordinasi lapangan, serta peningkatan komunikasi dengan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan potensi gangguan keamanan sekaligus menciptakan lingkungan yang aman bagi aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Selain persoalan kamtibmas dan kemarau, forum juga membahas dampak penghentian operasional perusahaan tambang batu bara terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah melakukan inventarisasi berbagai dampak yang muncul, termasuk terhadap pekerja yang dirumahkan dan sektor-sektor ekonomi pendukung yang terdampak.
Melalui koordinasi lintas sektor, Pemko Sawahlunto berupaya menyiapkan langkah mitigasi dan solusi yang dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak.
FGD tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. (benny)
