 |
| Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat pertemuan |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang memperkuat sinergi untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.
Program yang memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026.
Komitmen tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota pada Senin (29/6/2026). Pertemuan itu juga dihadiri Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, beserta sejumlah kepala OPD dan camat yang terkait dengan pelaksanaan program.
Dalam rapat tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah strategis guna mempercepat penanganan dampak banjir. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi aliran sungai, penanganan sedimentasi, pembangunan sarana pengendali banjir, hingga penyempurnaan tata ruang sebagai upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Reski Wahyudi mengungkapkan tahap awal proyek akan difokuskan pada rehabilitasi jaringan irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago. Selain itu, sejumlah lokasi yang dinilai rawan banjir di Kota Padang juga akan segera mendapatkan penanganan.
Pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan mencakup pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing sungai, serta pembangunan bangunan pengendali sedimen. Seluruh fasilitas tersebut akan dibangun di sepanjang aliran Sungai Batang Kuranji dan Air Dingin.
Melalui BWS Sumatera V, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp1,1 triliun untuk memulihkan infrastruktur sumber daya air di Kota Padang. Meski demikian, keberhasilan pelaksanaan proyek sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam proses pembebasan lahan.
"Kami siap melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, upaya pengendalian banjir tidak akan optimal apabila persoalan lahan belum terselesaikan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat proses tersebut agar pekerjaan sesuai target dapat dimulai pada Agustus," ujar Reski.
Ia menambahkan, keseluruhan pekerjaan konstruksi direncanakan selesai dalam kurun waktu tiga tahun. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi pada masa mendatang.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Ia mengatakan telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah, termasuk para camat dan lurah, agar segera menyelesaikan berbagai kebutuhan di lapangan.
"Program rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh jajaran memastikan pekerjaan yang dilakukan BWS dapat berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal karena menyangkut keselamatan masyarakat," kata Fadly.
Selain itu, Fadly menyampaikan Pemko Padang juga tengah menyiapkan langkah-langkah penanganan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah relokasi warga demi mengurangi risiko bencana.
Menurutnya, percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga akan menjadi prioritas agar penataan kawasan rawan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif. Jika diperlukan, relokasi permukiman akan menjadi alternatif terbaik untuk menjamin keselamatan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat sistem pengendalian banjir, sehingga warga Kota Padang memperoleh perlindungan yang lebih baik dari ancaman bencana hidrometeorologi di masa mendatang. (da*)
