Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) tengah menyiapkan langkah besar dalam upaya penataan tata kelola investasi serta pemanfaatan lahan di wilayahnya.
Berdasarkan instruksi Bupati Muba HM Toha Tohet, seluruh izin perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, terutama yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), akan dilakukan penertiban secara menyeluruh.
Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Muba di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha Tohet bersama Wakil Bupati Abdur Rohman Husen untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Sekretaris Daerah Muba, Syafaruddin, menegaskan bahwa langkah penertiban HGU dan Amdal merupakan arahan langsung Bupati yang harus dijalankan secara serius, terarah, dan terukur.
“Bupati mengharapkan semua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muba dapat mematuhi aturan yang berlaku. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penataan dan penertiban terhadap HGU maupun kelengkapan dokumen Amdal agar aktivitas usaha berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat bagi daerah,” jelas Syafaruddin.
Ia menjelaskan, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan di lapangan, Pemkab Muba akan membentuk tim khusus yang terdiri dari perangkat daerah terkait serta unsur teknis lainnya. Tim ini akan bertugas melakukan pendataan sekaligus verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi.
“Tim akan bekerja secara profesional, objektif, dan berlandaskan aturan perundang-undangan. Tujuannya bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajibannya,” tambahnya.
Syafaruddin juga menekankan bahwa kejelasan status HGU serta kelengkapan dokumen Amdal merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Lebih lanjut, Pemkab Muba mengharapkan dukungan dari seluruh perusahaan agar dapat bersikap kooperatif dan segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
“Pemerintah daerah ingin menciptakan iklim investasi yang tertib, sehat, dan adil. Untuk itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini demi kemajuan Kabupaten Muba,” tutupnya.(da*)


