 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan penataan kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun waktu sekitar satu bulan.
“Memang butuh waktu untuk penataan, sekitar satu bulan,” ujarnya dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis.
Zulkifli menjelaskan bahwa proses penataan ini mencakup banyak aspek, mulai dari pendataan ulang sekolah penerima program MBG, perbaikan standar dapur penyedia makanan, hingga verifikasi laporan penerima manfaat agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik jual beli SPPG yang akan menjadi salah satu fokus pembenahan dalam proses evaluasi tersebut.
“Diperlukan pembenahan menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen baru untuk memperbaiki pelaksanaan program yang sangat penting ini,” tambahnya.
Menurutnya, langkah penataan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi MBG, yang juga menjadi perhatian Presiden.
“Pada akhirnya Presiden sudah mengambil keputusan untuk melakukan pergantian manajemen agar pelaksanaan program bisa lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan langkah efisiensi anggaran agar program tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan negara, namun tetap mempertahankan target pemenuhan gizi masyarakat.
Langkah awal yang dilakukan adalah menghentikan sementara pembukaan titik layanan dan dapur baru. Saat ini tercatat ada 27.877 titik dapur yang beroperasi berdasarkan data virtual account, dan semuanya akan dievaluasi ulang untuk memastikan kapasitasnya sesuai dengan jumlah penerima manfaat di tiap daerah.
BGN juga menunda sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di seluruh wilayah, mengingat sebaran dapur masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Selain itu, dilakukan juga penyesuaian sasaran penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Saat ini evaluasi mencakup sekitar 63 juta penerima manfaat yang terdata.
Ke depan, BGN akan memperketat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, program MBG akan lebih difokuskan pada peningkatan mutu pelaksanaan, bukan sekadar memperluas jumlah layanan, dengan memastikan seluruh dapur memenuhi standar teknis dan kapasitas yang ditetapkan.
Nanik menegaskan bahwa program MBG merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan baik, tidak hanya untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah.(da*)
