 |
| Pemerintah menggelontorkan subsidi kedelai senilai Rp2.000 per kg |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah menyalurkan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram sebagai langkah untuk menahan laju kenaikan harga bahan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu pada semester II 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kedelai impor yang dapat berdampak pada pelaku usaha dalam negeri.
Kebijakan ini juga ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha kecil, khususnya perajin tahu dan tempe, yang sangat bergantung pada bahan baku kedelai. Pada tahap awal, subsidi akan diberikan dengan total kuota mencapai 250 ribu ton kedelai.
Dalam keterangannya di Jakarta, Airlangga menyampaikan bahwa program stabilisasi harga ini diharapkan mampu meredam gejolak pasar, mengingat kebutuhan kedelai nasional sebagian besar masih dipenuhi dari impor yang sangat dipengaruhi fluktuasi harga global.
Ia menambahkan, realisasi subsidi akan disesuaikan dengan kondisi harga kedelai di pasar internasional yang dapat berubah-ubah. Pemerintah juga mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun dengan kuota subsidi yang telah disiapkan agar tepat sasaran.
Subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram tersebut akan diberlakukan apabila harga kedelai berada di atas harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah.
Selain kebijakan untuk komoditas kedelai, pemerintah juga tetap melanjutkan berbagai program perlindungan sosial guna menjaga stabilitas konsumsi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Program bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat juga akan dilanjutkan selama tiga bulan, mulai Juli hingga September, dengan total penerima mencapai 33,24 juta orang dan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,54 triliun. Bantuan tersebut mencakup distribusi beras serta program stabilisasi pangan lainnya yang telah dibahas lintas kementerian.(da*)
