 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun saat ini Badan Gizi Nasional sedang menjalani proses pembenahan internal.
Ia menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan serta proses hukum yang tengah berlangsung menunjukkan pemerintah bersikap terbuka dan tidak menutup diri terhadap berbagai persoalan yang muncul. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi agar tata kelola program bisa diperbaiki.
Dudung menilai, sikap pemerintah yang melakukan perbaikan, termasuk perubahan struktur pimpinan di BGN, merupakan bukti adanya keseriusan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program ke depan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menghindari masalah, melainkan menjadikannya bahan pembelajaran.
Ia juga memastikan bahwa berbagai kendala internal tidak akan menghentikan pelaksanaan MBG, karena program tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, telah memberikan arahan agar layanan pemenuhan gizi tetap berjalan tanpa gangguan, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan bahwa sebagian SPPG sudah menjalankan standar operasional dengan baik, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, keamanan makanan, hingga ketepatan distribusi.
Unit pelayanan yang sudah memenuhi standar tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi wilayah lain agar praktik baik dapat diterapkan secara lebih luas, dengan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.
Selain itu, KSP juga menekankan pentingnya pengawasan yang semakin ketat, transparan, dan terukur dalam pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah disebut terus memperbaiki sistem pengendalian agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dudung juga mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program MBG. Menurutnya, keterlibatan publik penting untuk memastikan program tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga kualitas layanan, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran.
Ia menambahkan bahwa distribusi makanan bergizi harus diprioritaskan untuk wilayah yang benar-benar membutuhkan, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), selain kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
Di akhir keterangannya, Dudung menegaskan bahwa KSP akan terus mengawal proses perbaikan tata kelola BGN secara menyeluruh, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengaduan masyarakat.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan saat ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah, serta memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(da*)
