Padang Pariaman, Rakyatterkini.com– Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong penguatan reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada capaian kinerja dan hasil nyata.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan di Hall IKK Padang Pariaman pada Kamis (11/6). Kegiatan ini melibatkan para pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, serta Tim SAKIP daerah sebagai bagian dari penguatan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, hadir narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Ahmad Hasmy. Turut hadir pula para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, kepala bagian, hingga para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan bahwa pola kerja pemerintahan saat ini tidak hanya menitikberatkan pada pelaksanaan program, tetapi juga pada sejauh mana program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus mampu menunjukkan dampak yang terukur.
Menurutnya, SAKIP menjadi instrumen penting yang menghubungkan seluruh proses manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Sistem ini diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.
Rahmat juga menyampaikan bahwa Padang Pariaman berhasil mempertahankan predikat SAKIP kategori BB (Sangat Baik) selama dua tahun berturut-turut, yakni 2024 dan 2025. Meski demikian, pemerintah daerah menargetkan peningkatan capaian menjadi predikat A (Memuaskan) melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan peningkatan kualitas implementasi kinerja.
Sementara itu, pihak Kementerian PANRB menekankan bahwa penguatan SAKIP harus sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Berdampak. Fokusnya bukan lagi sekadar kepatuhan administrasi, melainkan kemampuan birokrasi dalam menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Transformasi tersebut perlu didukung digitalisasi layanan, peningkatan kualitas aparatur, serta penguatan tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya implementasi SAKIP. Dengan begitu, perencanaan pembangunan dapat lebih terarah, penggunaan anggaran lebih efisien, serta program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional dan berdaya saing tinggi.(suger)
