 |
| Wali Murid Mengeluh, Sistem PPDB dan Biaya ‘Terselubung’ |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com– Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2026/2027 kembali menjadi sorotan. Sejumlah orang tua siswa di Padang Pariaman mengeluhkan sistem penerimaan yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari mekanisme zonasi hingga besarnya biaya yang harus dikeluarkan saat anak memasuki sekolah.
Salah seorang wali murid, Andri Saputra, mengaku proses PPDB saat ini justru membuat masyarakat kebingungan. Menurutnya, pembagian jalur penerimaan belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi calon peserta didik.
Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik di lapangan. Meski seleksi masuk sekolah dasar disebut tidak lagi menggunakan tes, beberapa sekolah masih meminta calon siswa menunjukkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai syarat penerimaan.
Selain mekanisme penerimaan, persoalan biaya pendidikan juga menjadi perhatian utama para orang tua. Andri mengatakan, anggapan bahwa sekolah negeri sepenuhnya gratis tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami, sebagaimana dikutip dari infosumbar.
Menurutnya, masih banyak pengeluaran yang harus ditanggung wali murid melalui berbagai kebijakan sekolah. Salah satunya adalah kewajiban membeli paket seragam yang telah ditentukan pihak sekolah.
Paket tersebut umumnya terdiri atas beberapa jenis pakaian, seperti seragam olahraga, batik, dan seragam khas sekolah lainnya. Orang tua tidak diberi banyak pilihan karena pembelian dilakukan melalui sekolah dengan harga yang telah ditetapkan.
Andri juga menyoroti keberadaan Komite Sekolah. Ia berpendapat lembaga yang semestinya menjadi perwakilan aspirasi orang tua itu belum menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bahkan, menurutnya, pemilihan pengurus komite sering kali dianggap lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan memperjuangkan kepentingan wali murid.
Berbagai biaya di luar kebutuhan akademik tersebut dinilai semakin membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Bagi keluarga yang memiliki anak memasuki jenjang pendidikan baru, pengeluaran tersebut menjadi tantangan tersendiri.
Andri mengaku banyak orang tua harus memutar otak untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah karena sejumlah biaya harus dibayarkan dalam waktu yang hampir bersamaan.
Keluhan serupa juga disampaikan Fandi, seorang wali murid yang tinggal di Kota Pariaman. Menyadari kebutuhan pendidikan anak akan membutuhkan dana cukup besar, ia memilih menyiapkan anggaran sejak jauh hari sebelum anak sulungnya masuk Sekolah Dasar (SD) negeri.
Fandi mengaku bersyukur karena persiapan yang dilakukan lebih awal membuat dirinya tidak terlalu terbebani secara finansial. Namun, ia menyadari tidak semua orang tua memiliki kondisi yang sama.
Menurutnya, masih banyak wali murid yang mengeluhkan tingginya biaya kebutuhan sekolah di tengah situasi ekonomi yang sulit. Ia melihat langsung bagaimana sebagian keluarga harus berjuang memenuhi berbagai keperluan pendidikan anak mereka.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman maupun pihak sekolah yang berkaitan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan orang tua mengenai biaya seragam serta evaluasi terhadap pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB.(da*)
