 |
| BNPB melaporkan kekeringan meluas di sejumlah daerah |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Tengah mulai mengalami dampak kekeringan seiring berlangsungnya musim kemarau. Sedikitnya empat kabupaten terdampak kondisi tersebut, sehingga ribuan warga mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan bahwa daerah yang terdampak meliputi Kabupaten Boyolali, Banjarnegara, Klaten, dan Cilacap.
Di Kabupaten Boyolali, kekeringan terjadi di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Sebanyak 42 kepala keluarga atau sekitar 125 warga terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air bersih.
Menurut Abdul Muhari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Distribusi bantuan tersebut berjalan lancar dan menjangkau seluruh masyarakat terdampak.
Sementara itu, di Kabupaten Banjarnegara, kekeringan yang berlangsung selama Juni 2026 berdampak pada 339 kepala keluarga dengan total 2.069 jiwa. Pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat sejak 22 Juni hingga 19 September 2026. Untuk membantu masyarakat, BPBD setempat telah menyalurkan sekitar 6.000 liter air bersih.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten. Data BNPB menunjukkan sebanyak 2.161 kepala keluarga atau sekitar 6.859 warga terdampak kekeringan. Hingga 24 Juni 2026, distribusi bantuan air bersih telah mencapai 121 tangki dengan total volume sekitar 605 ribu liter.
Di Kabupaten Cilacap, kekeringan yang mulai terjadi sejak 9 Juni 2026 telah memengaruhi 667 kepala keluarga atau 2.386 warga. BPBD setempat telah menyalurkan 25.000 liter air bersih kepada 523 kepala keluarga atau 1.932 jiwa yang tersebar di Kecamatan Adipala, Patimuan, Kampung Laut, dan Gandrungmangu.
BNPB mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan yang masih berpeluang terjadi di berbagai daerah selama musim kemarau berlangsung.
Pemerintah daerah diminta terus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi sekaligus memperkuat langkah-langkah mitigasi guna meminimalkan dampak bencana.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau menggunakan air secara hemat dan segera melapor kepada pihak terkait apabila menemukan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kondisi lain yang berpotensi memicu bencana.(da*)
