 |
| Pedagang Dukung Pembangunan Flyover Padang Lua |
Agam, Rakyatterkini.com – Pemerintah Nagari Padang Lua menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dalam mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Pasar Padang Lua.
Wali Nagari Padang Lua, Jufri, menyebutkan bahwa persoalan kemacetan hingga kini belum menemukan solusi yang efektif. Salah satu rencana yang tengah disiapkan pemerintah daerah adalah pembangunan flyover untuk mengurai kepadatan lalu lintas tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya mendukung pembangunan infrastruktur tersebut selama tidak mengganggu keberadaan dan aktivitas pasar. Menurutnya, jika proyek itu justru berdampak pada rusaknya komunitas pasar, maka pihaknya tidak akan menyetujuinya.
Jufri juga menambahkan bahwa masyarakat dan para pedagang pada dasarnya mendukung berbagai program pemerintah, asalkan tidak menghambat kegiatan ekonomi di pasar.
Sementara itu, Bupati Agam Benni Warlis bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan PT Kereta Api Indonesia telah meninjau langsung rencana lokasi pembangunan flyover di kawasan Pasar Padang Luar, Kecamatan Banuhampu.
Benni menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih mempertimbangkan sejumlah alternatif terkait lokasi dan desain pembangunan, dengan tujuan meminimalkan dampak sosial bagi masyarakat.
Menurutnya, peninjauan ulang dilakukan untuk menentukan pilihan terbaik dengan risiko paling kecil, khususnya terhadap kondisi pasar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan flyover tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada pasar tersebut.
Benni memastikan kajian akan terus dilakukan, termasuk perhitungan teknis dari pihak Balai Jalan, agar nantinya aktivitas pasar tetap dapat berjalan normal meskipun proyek pembangunan berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Agam, lanjutnya, berkomitmen mencari solusi yang seimbang antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan agar dampak terhadap pasar dan pembebasan lahan, termasuk tanah ulayat, dapat ditekan seminimal mungkin.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa solusi yang dipilih harus mampu menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.(da*)
