 |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna yang beragenda penyampaian pandangan umum dari delapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita. Kegiatan ini juga dihadiri 22 anggota dewan lainnya, serta Bupati Tanah Datar Eka Putra, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, jajaran staf ahli, para asisten, kepala OPD, camat, hingga wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Sidang berlangsung di ruang utama Gedung DPRD Pagaruyung pada Jumat (12/6/2026).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Anton Yondra memberikan apresiasi atas penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 yang sebelumnya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia juga menyampaikan bahwa pandangan umum disampaikan oleh delapan fraksi di DPRD Tanah Datar, yakni Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat, Fraksi Ummat Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS, masing-masing melalui juru bicara mereka.
Secara umum, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang kembali memperoleh opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Meski demikian, para fraksi mengingatkan agar pencapaian tersebut tidak membuat perangkat daerah menjadi lengah, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari predikat WTP semata.
Sejumlah fraksi juga menyoroti berbagai hal, seperti efektivitas penggunaan anggaran, realisasi pendapatan daerah, pencapaian target pajak, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru bicara Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, menegaskan perlunya strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan PAD agar kendala yang ada tidak kembali terulang di masa mendatang.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicara Noviandri menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Ia menyebut setiap penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi PPP melalui juru bicara Zulhadi menyoroti persoalan batas wilayah yang hingga kini belum terselesaikan. Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah agar mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah awal Bupati yang telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun, kami mendorong agar penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok dapat segera dituntaskan,” ujarnya.(Farid)
