 |
| Ilustrasi. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menegaskan tekadnya untuk memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia melalui pendekatan perencanaan pembangunan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Menteri PPN sekaligus Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyampaikan kondisi global saat ini tidak lagi bisa dipandang stabil.
Menurutnya, ketidakpastian telah menjadi bagian permanen dari dinamika dunia yang harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat, fleksibel, dan berkelanjutan.
Ia menekankan upaya yang dilakukan bukan hanya untuk melindungi perekonomian nasional dari dampak eksternal, tetapi juga untuk membangun sistem ekonomi yang mampu belajar dari tantangan, beradaptasi, dan tumbuh semakin kuat ke depannya.
Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options for Regional Crisis di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Febrian menjelaskan, penguatan ketahanan ekonomi membutuhkan strategi terpadu. Di antaranya melalui perencanaan pembangunan yang adaptif, memperkuat sektor riil dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal sebagai sumber pertumbuhan baru.
Di sisi lain, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar, melihat situasi geopolitik global yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam ekonomi halal dunia.
Namun demikian, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing sektor unggulan.
Sapta menambahkan, konflik geopolitik tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga berpengaruh luas terhadap perdagangan internasional, arus investasi, rantai pasok, hingga perkembangan industri halal secara global. Oleh karena itu, langkah antisipasi perlu disiapkan sejak dini.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan salah satu kekuatan ekonomi di kawasan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk memperluas kerja sama ekonomi syariah di tingkat global.
Upaya yang bisa dilakukan meliputi peningkatan integrasi ekonomi antarnegara OKI, pengembangan industri bernilai tambah dalam ekosistem syariah, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, peserta juga membahas berbagai kemungkinan skenario serta strategi ekonomi syariah guna mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia pada 2029, dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) syariah mencapai 56,11 persen.
Febrian menegaskan pengembangan ekonomi syariah dan industri halal tidak semata berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga merupakan strategi pembangunan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Ia menyebut, penguatan sektor tersebut sejatinya merupakan bagian penting dalam membangun fondasi ekonomi masa depan yang lebih tahan terhadap berbagai tantangan global.
Melalui sinergi antara Bappenas, Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), dan DinarStandard, pemerintah berharap dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan menghadapi krisis global sekaligus mempercepat pengembangan ekonomi syariah nasional.
Forum ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.(da*)
