Lubuk Basung, Rakyatterkini.com– Dinas Kesehatan Kabupaten Agam menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu Kabupaten Agam Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Sakura Syariah, Kamis (4/6).
Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai unsur, di antaranya perwakilan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat se-Kabupaten Agam, kepala puskesmas, penanggung jawab program Posyandu dan kesehatan anak, wali nagari, Ketua TP-PKK Kecamatan, serta kader Posyandu.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri Rusdian, dalam sambutannya saat membuka acara menegaskan bahwa rakor dan bimtek ini merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyatukan pemahaman, serta meningkatkan kemampuan seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan Posyandu.
Ia menjelaskan bahwa peran Posyandu saat ini semakin luas dan strategis, seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Posyandu kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang layanan publik.
Dalam pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP), Posyandu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh sepanjang siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Karena itu, diperlukan dukungan serta kolaborasi dari berbagai sektor.
Pada kesempatan yang sama, Ketua TP Posyandu Kabupaten Agam, Ny. Merry Benni Warlis, juga hadir sebagai narasumber dengan memaparkan materi terkait peran dan fungsi lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu.
Materi tersebut menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi serta keterlibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan Posyandu sebagai pusat layanan dasar yang terintegrasi.
Hendri Rusdian menambahkan bahwa keberhasilan Posyandu tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kecamatan, nagari, organisasi masyarakat, hingga para kader di lapangan.
Ia juga menyoroti beberapa prioritas utama yang harus diperkuat bersama, seperti percepatan penurunan stunting, peningkatan kompetensi kader Posyandu, serta penguatan dukungan anggaran dan kelembagaan Posyandu di tingkat nagari.
Saat ini, Kabupaten Agam memiliki 896 Posyandu dengan total 4.480 kader. Namun, sebagian kader masih belum mengikuti pelatihan dasar maupun asesmen kompetensi, sehingga peningkatan kapasitas secara berkelanjutan masih diperlukan.
Melalui rakor dan bimtek ini, diharapkan seluruh Posyandu aktif di Kabupaten Agam dapat menerapkan konsep Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap, serta memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan.
Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat peran Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu dari tingkat kabupaten hingga nagari agar pembinaan dapat berjalan lebih optimal.
Di akhir kegiatan, Hendri mengajak seluruh peserta untuk terus memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung transformasi Posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan yang mandiri, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang solid, kita berharap Posyandu dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar serta derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Agam,” tutupnya.(da*)
