 |
| Zigo Rolanda minta BMKG perbaiki sistem peringatan dini bencana. |
Padang, Rakyatterkini.com – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyampaikan sejumlah kritik dan catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), Selasa (19/5/2026).
Dalam kesempatan itu, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tersebut menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dan kesiapan infrastruktur mitigasi bencana adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ia menyoroti masih adanya kewajiban administratif BMKG yang belum rampung, khususnya terkait laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Masih ada sejumlah hal krusial yang perlu segera diselesaikan. Salah satunya, terdapat sembilan temuan BPK tahun 2024 yang hingga kini belum ditindaklanjuti oleh BMKG,” ujar Zigo.
Tak hanya menyinggung persoalan administrasi, Zigo juga mengungkap kondisi memprihatinkan terkait fasilitas keselamatan publik. Berdasarkan informasi dari perwakilan BMKG di daerah, banyak perangkat sistem peringatan dini (early warning system/EWS) untuk gempa dan tsunami yang mengalami kerusakan dan tidak berfungsi optimal.
Ia menilai situasi ini sangat berisiko, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan daerah rawan gempa. Perhatian khusus juga diberikan pada Sumatera Barat yang berada di jalur patahan aktif, namun dinilai masih kurang mendapatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Dari laporan di lapangan, banyak alat EWS yang rusak di berbagai daerah. Yang lebih mengkhawatirkan, Sumatera Barat dilintasi patahan seperti Sumani, Sianok, hingga Siulak, namun belum pernah disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Zigo turut menyampaikan aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil kepada Basarnas. Ia menyoroti lemahnya jaringan komunikasi yang kerap menjadi hambatan serius saat terjadi bencana, karena dapat memperlambat proses evakuasi.
Ia pun meminta agar Basarnas memprioritaskan penyediaan alat komunikasi darurat yang andal di daerah blank spot, seperti Kepulauan Mentawai.
“Kami juga menyampaikan kebutuhan masyarakat, khususnya di Mentawai dan wilayah lain yang sulit sinyal, agar tersedia perangkat komunikasi darurat yang dapat digunakan saat bencana maupun kondisi genting lainnya,” tutupnya.
Komisi V DPR RI berharap berbagai catatan tersebut segera ditindaklanjuti oleh BMKG dan Basarnas sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026, guna meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan menjamin keselamatan masyarakat.(da*)
