 |
| Ilustrasi |
Padang, Rakyatterkini.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menegaskan bahwa upaya pemberantasan tambang emas ilegal tidak seharusnya hanya berfokus pada para pekerja di lapangan.
Penegakan hukum, menurut WALHI, juga wajib menyentuh pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pendukung maupun pelindung aktivitas tersebut.
Direktur WALHI Sumbar, Tomi Adam, menyampaikan bahwa selama ini penanganan tambang emas ilegal dinilai belum menyentuh akar permasalahan karena lebih banyak menindak pelaku yang bekerja langsung di lokasi tambang.
Ia menilai, pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap semua pihak yang diduga terlibat di balik aktivitas ilegal tersebut, termasuk mereka yang dianggap melakukan pembiaran.
“Pemberantasan tambang emas ilegal harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya pekerja di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga menjadi pendukung maupun pelindung kegiatan tersebut,” ujar Tomi, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, semakin maraknya tambang emas ilegal menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di daerah. Karena itu, WALHI Sumbar mendorong pemerintah pusat untuk bertindak tegas terhadap kepala daerah maupun aparat yang dinilai tidak menjalankan kewenangannya secara optimal.
Tomi juga menekankan pentingnya pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang lalai agar menimbulkan efek jera serta mencegah adanya pembiaran yang berujung pada kerusakan lingkungan.
“Untuk memberikan efek jera kepada aparat, karena kepala daerah dan penegak hukum tidak menjalankan kewenangannya secara maksimal, perlu ada dorongan kepada pemerintah pusat untuk menjatuhkan sanksi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembiaran terhadap aktivitas tambang emas ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat sekitar wilayah tambang.
Selain itu, WALHI Sumbar juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan di kawasan yang rawan aktivitas pertambangan ilegal serta memastikan proses hukum berjalan transparan dan tegas terhadap semua pihak yang terlibat.
WALHI menegaskan, penegakan hukum yang menyeluruh menjadi kunci agar praktik tambang emas ilegal tidak terus berulang di berbagai daerah di Sumatera Barat.(da*)
