 |
| Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy saat memimpin rapat koordinasi |
Padang, Rakyatterkini.com — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy menegaskan pentingnya peran aktif seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) serta Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Menurutnya, langkah proaktif tersebut menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Vasko menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi bersikap pasif dan hanya menunggu program dari pemerintah pusat.
Sebaliknya, daerah harus lebih sigap menyiapkan perencanaan, menyusun proposal yang terarah, serta memastikan kesiapan lintas sektor agar Sumbar memiliki peluang lebih besar memperoleh prioritas program nasional.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kerja sama yang kuat, kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Karena itu, kita dituntut untuk lebih siap dan proaktif,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh OPD di Kantor Bappeda Sumatera Barat, Rabu (13/5/2026).
Ia menambahkan, keterlibatan daerah dalam mendukung PSN dan PKPN merupakan salah satu strategi penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Hal ini menjadi semakin relevan karena kemampuan anggaran daerah (APBD) yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor terus meningkat.
Vasko juga menekankan bahwa pola pembangunan saat ini sudah berubah. Daerah yang menunjukkan kesiapan perencanaan dan dokumen yang matang akan lebih mudah mendapatkan dukungan program dibanding daerah yang hanya mengandalkan kebutuhan tanpa kesiapan teknis.
“Jika kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka dari awal kita harus menunjukkan kesiapan, mulai dari konsep, desain lintas sektor, sampai proposal yang benar-benar terukur,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumatera Barat, Zefnihan menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan membentuk kelompok kerja khusus guna mempercepat sinkronisasi dan pelaksanaan PSN di daerah.
Ia menjelaskan bahwa setiap program nantinya akan memiliki OPD utama sebagai penanggung jawab, yang kemudian didukung oleh OPD lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Ini bukan kerja parsial, tetapi gerakan bersama yang melibatkan provinsi serta kabupaten/kota untuk mendukung program strategis nasional,” ungkapnya.
Sesuai arahan Wakil Gubernur, penyusunan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Hasilnya akan dihimpun menjadi proposal yang kemudian diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, dengan harapan Sumbar mendapat porsi program nasional yang lebih besar pada 2027.
“Target kita jelas, seluruh usulan harus masuk ke pusat pada Mei ini, sehingga tahun 2027 Sumbar bisa memperoleh lebih banyak program nasional,” tambahnya.
Pemprov Sumbar juga memastikan bahwa dukungan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup program nonfisik. Karena itu, seluruh OPD diminta segera memetakan kebutuhan sesuai bidang masing-masing untuk kemudian disatukan dalam proposal terpadu ke pemerintah pusat.(da*)
