 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengikuti kegiatan tanam padi |
Parit Malintang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa proses rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat bencana hidrometeorologi telah selesai dilaksanakan.
Selanjutnya, pemerintah daerah akan melanjutkan penanganan pada tahap berikutnya, yaitu perbaikan lahan dengan tingkat kerusakan berat serta sawah yang hilang akibat bencana.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat mengikuti kegiatan tanam padi serentak di area sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Korong Tanah Taban, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (13/5/2026).
“Alhamdulillah, sesuai arahan Pak Menteri, rehabilitasi lahan dengan kategori rusak ringan dan sedang berhasil kita percepat dan sudah tuntas. Hari ini merupakan penanaman terakhir, sehingga progresnya sudah mencapai 100 persen,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, serta berbagai pihak terkait termasuk pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak. Total anggaran yang dialokasikan Kementerian Pertanian untuk pemulihan lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar mencapai Rp32,9 miliar.
“Komitmen Pak Menteri dan jajaran sangat besar. Mulai dari penyediaan anggaran hingga pengawasan langsung di lapangan menjadi kunci keberhasilan ini. Untuk tahap selanjutnya, yaitu lahan rusak berat dan yang hilang, saat ini sedang kita koordinasikan agar bisa segera ditangani,” tambahnya.
Meski demikian, Mahyeldi mengingatkan adanya tantangan baru yang perlu diantisipasi, yakni potensi musim kemarau dan dampak El Nino yang diperkirakan terjadi pada akhir Juni hingga Juli. Ia menilai percepatan masa tanam menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga produksi pangan.
“Seperti arahan dari Sekjen, kita diminta segera melakukan pemetaan dan langkah antisipasi menghadapi musim kering. Penanaman harus dipercepat agar panen tetap berjalan dan ketahanan pangan terjaga,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan lahan rusak berat dan sawah yang hilang akibat bencana yang jumlahnya mencapai sekitar 7.000 hektare di Sumbar, termasuk lebih dari 4.000 hektare yang sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan karena berubah menjadi aliran sungai atau tertimbun longsor.
“Sebagian lahan benar-benar hilang, ada yang berubah menjadi aliran sungai dan ada juga yang tertutup material longsor. Penanganannya membutuhkan kerja lintas kementerian, tidak hanya Kementerian Pertanian, tetapi juga Kementerian PUPR dan instansi lainnya,” jelasnya.
Mahyeldi menambahkan, seluruh data kerusakan serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi telah disusun dalam dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) yang sudah diserahkan kepada pemerintah pusat melalui BNPB. Saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian teknis serta dukungan anggaran dari pusat.
“Kami sudah bergerak dari kabupaten hingga provinsi dan kementerian. Saat ini tinggal menunggu kepastian anggaran, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kejelasan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi bencana banjir dan longsor masih mengancam sejumlah daerah di Sumbar, mengingat curah hujan yang masih tinggi.
“Beberapa waktu lalu di Agam masih terjadi longsor yang menyebabkan akses jalan terputus dan lahan pertanian terganggu. Karena itu, kita harus tetap siaga dan mempercepat langkah mitigasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Tedy Dirhamsyah, memberikan apresiasi atas cepatnya pemulihan lahan pertanian di Sumbar. Ia menyebut Sumbar sebagai salah satu provinsi dengan progres terbaik dibandingkan daerah lain seperti Aceh dan Sumatera Utara.
“Total lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar mencapai 3.902 hektare, dan progresnya sangat baik. Secara nasional masih sekitar 14 persen, sementara Sumbar sudah melampaui target yang ditetapkan Menteri Pertanian,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai program antisipasi kekeringan, seperti irigasi perpompaan dan pembangunan sumur dalam, yang dapat dimanfaatkan sesuai usulan daerah.
“Kami siap memfasilitasi berbagai program tersebut. Silakan diajukan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Menurutnya, Sumbar tidak hanya berhasil dalam tahap penanaman, tetapi juga sudah memasuki tahap panen hingga ekspor hasil pertanian.
“Di Solok sudah terlihat hasil panen yang bahkan telah diekspor. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan,” jelasnya.
Di sisi lain, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengungkapkan bahwa bencana banjir dan longsor telah memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian di wilayahnya. Total lahan sawah yang terdampak mencapai 1.263,4 hektare dengan berbagai tingkat kerusakan.
Selain itu, lahan jagung juga terdampak seluas 570,35 hektare dengan kondisi yang beragam mulai dari rusak ringan hingga hilang.
“Untuk sawah yang rusak ringan sudah tertangani seluruhnya. Namun untuk lahan yang rusak berat dan hilang, hingga saat ini belum mendapatkan alokasi bantuan dari Kementerian Pertanian. Kami berharap segera ada perhatian lebih lanjut,” tutupnya.(da*)
