 |
| Warga datangi kantor bupati Padang Pariaman, menuntut pencabutan SK Penundaan Pemilihan Walinagari Kasang. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com - Gelombang protes terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pecah di halaman Kantor Bupati, Senin (18/5/2026).
Ratusan warga Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, turun ke jalan menuntut Bupati Padang Pariaman mencabut Surat Keputusan (SK) penundaan Pemilihan Walinagari (Pilwanag) serentak di daerah mereka.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu dipenuhi teriakan tuntutan demokrasi dan kecaman terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak transparan. Massa membawa spanduk dan poster berisi penolakan terhadap penundaan Pilwanag yang hanya berlaku untuk Nagari Kasang.
Koordinator aksi, Yosrizal, menilai keputusan tersebut merupakan bentuk intervensi politik yang mencederai prinsip demokrasi di tingkat nagari.
“Tidak ada alasan yang jelas mengapa penundaan dilakukan. Keputusan sepihak seperti ini tidak seharusnya terjadi dalam proses demokrasi,” kata Yosrizal kepada wartawan di sela aksi.
Menurut dia, warga mempertanyakan alasan pemerintah kabupaten menunda Pilwanag di Kasang, sementara 73 nagari lain tetap dijadwalkan menggelar pemilihan serentak pada Juni mendatang.
“Kalau memang ada persoalan, mestinya dijelaskan secara terbuka. Kenapa hanya Kasang yang ditunda? Ini yang membuat masyarakat merasa diperlakukan tidak adil,” ujarnya.
Kebijakan tersebut memicu keresahan di tengah masyarakat. Data warga menunjukkan lebih dari 12 ribu pemilih di Nagari Kasang terdampak langsung oleh penundaan itu. Sejumlah tokoh masyarakat menilai keputusan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sebelum aksi berlangsung, warga mengaku telah menempuh jalur persuasif dengan menyerahkan petisi yang ditandatangani sekitar seribu masyarakat kepada pemerintah kabupaten. Namun, hingga demonstrasi digelar, tidak ada tanggapan resmi yang mereka terima.
Kekecewaan itu kemudian bermuara pada aksi massa. Dalam orasinya, demonstran mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons.
“Kalau SK itu tidak dicabut, kami akan datang lagi dengan massa lebih banyak. Bahkan kami siap menutup total Kantor Nagari Kasang sebagai bentuk protes,” kata Yosrizal.
Situasi di sekitar Kantor Bupati sempat memanas ketika massa mencoba mendekati area utama kantor pemerintahan. Aparat kepolisian dan Satpol PP terlihat berjaga untuk mengantisipasi kericuhan. Meski demikian, aksi berlangsung tanpa bentrokan hingga siang hari.
Penundaan Pilwanag Kasang kini menjadi sorotan publik di Padang Pariaman. Selain memunculkan polemik politik lokal, kebijakan tersebut juga membuka pertanyaan mengenai transparansi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah.
Hingga Senin sore, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan spesifik penundaan Pilwanag di Nagari Kasang. Tidak ada keterangan apakah keputusan tersebut berkaitan dengan aspek administratif, hukum, ataupun dinamika politik lokal.
Di tengah belum adanya kejelasan dari pemerintah daerah, ketegangan sosial di Nagari Kasang diperkirakan masih akan berlanjut. Warga menegaskan mereka tidak akan menghentikan tekanan sampai keputusan penundaan dicabut. (suger)
