 |
| Penyerahan simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pekerja rentan di sektor informal yang belum sepenuhnya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang menjalin kerja sama dengan para pimpinan perusahaan di Kota Padang untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu sumber perlindungan bagi pekerja.
Pertemuan terkait program perlindungan ketenagakerjaan ini digelar di Kinol Bistro Padang pada Senin (4/5/2026). Forum tersebut menjadi wadah untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja yang selama ini belum terjangkau.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menyampaikan bahwa tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Padang masih perlu ditingkatkan. Saat ini, sebanyak 138.299 pekerja telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan telah merasakan manfaatnya.
Namun demikian, masih terdapat sekitar 232.315 pekerja yang belum terlindungi, mayoritas berasal dari sektor informal seperti pekerja lepas, pengemudi ojek, montir, pedagang kecil, hingga pelaku usaha mikro.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun dunia usaha, agar para pekerja yang memiliki risiko tinggi tetap mendapatkan perlindungan. Kita tidak ingin mereka yang bekerja di lapangan justru tidak memiliki jaminan ketika menghadapi musibah seperti sakit atau kecelakaan kerja,” ujar Fadly Amran.
Sebagai langkah awal, Pemko Padang telah memberikan perlindungan bagi sekitar 10.103 pekerja rentan yang dibiayai melalui APBD Kota Padang. Ke depan, pemerintah menargetkan perluasan cakupan hingga mencapai 37.648 pekerja.
Namun, keterbatasan anggaran membuat kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang penting. Fadly pun mengajak pihak perusahaan untuk turut berperan melalui program CSR masing-masing.
“Saya mengajak perusahaan untuk mengalokasikan sebagian program CSR guna membantu perlindungan pekerja rentan di Kota Padang,” tambahnya.
Sementara itu, dukungan juga datang dari BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Afrialdi, menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 32 persen untuk Kota Padang.
Saat ini, capaian baru berada di angka sekitar 25 persen, sehingga masih terdapat kesenjangan yang perlu segera dikejar. Menurutnya, salah satu strategi yang efektif adalah melalui kolaborasi dengan dunia usaha, termasuk pemanfaatan dana CSR.
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan, diharapkan cakupan perlindungan dapat meningkat. CSR menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas jangkauan program ini,” jelasnya.
Kolaborasi antara Pemko Padang, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor swasta ini diharapkan mampu menciptakan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja rentan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih aman, tenang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(da*)
