 |
| Evaluasi MBG, Pemkab Solsel Dorong SPPG Penuhi Standar dan Libatkan UMKM |
Solsel, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya dapat menjalankan operasional sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, keberadaan SPPG juga diharapkan mampu memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar lokasi.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Solok Selatan yang digelar di Aula Sarantau Sasurambi, Kantor Bupati Solok Selatan,.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Solok Selatan sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG, Taufik Effendi, menjelaskan bahwa program MBG memiliki tujuan utama meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun di sisi lain, program ini juga diharapkan mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.
“Tidak hanya untuk peserta didik di Solok Selatan, tetapi juga bagaimana program MBG ini dapat memberi dampak ekonomi bagi pedagang di sekitar SPPG serta masyarakat secara luas,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Satgas MBG Solok Selatan mencatat bahwa meskipun sudah ada 14 SPPG yang beroperasi, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah belum optimalnya keterlibatan UMKM sebagai pemasok bahan baku serta distribusi makanan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh target penerima.
Selain itu, masih ditemukan SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang disebabkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang belum mencapai standar kelayakan sebesar 80 persen.
Saat ini, jumlah SPPG di Solok Selatan juga masih terbatas. Dari total sekitar 64 ribu sasaran program MBG, baru sekitar 34,8 ribu yang dapat terlayani, dengan asumsi setiap SPPG melayani sekitar 2.500 penerima manfaat.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama Satgas MBG diharapkan terus melakukan evaluasi dan pemenuhan persyaratan administrasi, agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(da*)
