 |
| Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, bersama Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani menghadiri Rakornas |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com — Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, bersama Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian Tahun 2026.
Kegiatan ini menitikberatkan pada langkah antisipasi dampak musim kemarau ekstrem melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, tersebut diikuti oleh para kepala daerah se-Indonesia dan digelar pada Senin (20/4/2026) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang dengan memperkuat ketahanan pangan nasional, optimalisasi sistem pompanisasi, serta pengelolaan air yang lebih efektif.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah untuk segera menyiapkan data usulan kegiatan seperti perbaikan jaringan irigasi dan percepatan masa tanam guna mencegah terjadinya gagal panen. Seluruh data yang diajukan diharapkan sudah terverifikasi agar dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat.
Rakornas ini digelar sebagai respons terhadap ancaman kekeringan ekstrem sekaligus untuk memastikan daerah lebih aktif dalam menjaga sektor pertanian dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Usai kegiatan, Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan bahwa Menteri Pertanian menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pak Menteri menekankan agar anggaran yang sudah dialokasikan segera dimanfaatkan. Daerah yang realisasi anggarannya baik bahkan berpeluang mendapatkan tambahan, semuanya untuk menghadapi potensi kemarau panjang tahun 2026,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa salah satu langkah penting dalam menghadapi musim kemarau adalah penerapan sistem pompanisasi, yaitu mengalirkan air dari sungai atau sumber air lain untuk mendukung kebutuhan irigasi pertanian.
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sangat mendukung upaya daerah dalam menjaga ketahanan pangan agar tidak terganggu akibat kekeringan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengajukan berbagai usulan program melalui sistem aplikasi Kementan.
Usulan tersebut meliputi pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan DAM parit, serta pengembangan irigasi perpompaan dan perpipaan.
“Kami sudah memasukkan usulan tambahan tersebut dan hari ini kembali memastikan prosesnya sesuai arahan Menteri,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa untuk APBN 2026 dalam program pemulihan pascabencana tahun sebelumnya, telah disetujui tiga kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp9 miliar. Kegiatan tersebut mencakup perbaikan jaringan irigasi tersier, rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana seluas 60 hektare, serta optimalisasi 180 hektare lahan sawah yang terdampak.
Selain itu, untuk program sektor pertanian di luar pemulihan bencana, terdapat tujuh kegiatan yang akan dilaksanakan dengan nilai anggaran sekitar Rp27 miliar. Kegiatan tersebut antara lain pembangunan DAM parit, irigasi perpompaan dan perpipaan, optimalisasi lahan sawah non rawa, serta bantuan benih padi dan jagung.
Secara keseluruhan, terdapat 10 kegiatan sektor pertanian yang didanai APBN dengan total anggaran mencapai Rp36 miliar. Seluruh dana tersebut akan disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dan dikelola secara swakelola.
Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dukungan yang telah diberikan dalam memperkuat sektor pertanian di Tanah Datar.(Farid)
