 |
| Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, bersama Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com — Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, bersama Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian Tahun 2026.
Kegiatan ini berfokus pada langkah antisipasi dampak musim kemarau ekstrem melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, diikuti oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Acara tersebut digelar pada Senin (20/4/2026) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kemarau panjang melalui penguatan ketahanan pangan, pemanfaatan sistem pompanisasi, serta pengelolaan air yang lebih optimal. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk segera menyiapkan data usulan kegiatan, melakukan perbaikan jaringan irigasi, serta mempercepat masa tanam guna mencegah gagal panen.
Selain itu, peserta Rakornas diminta menyusun data mitigasi yang telah diverifikasi agar dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi kekeringan ekstrem, sekaligus memastikan daerah lebih aktif dalam menjaga sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.
Usai kegiatan, Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan bahwa Menteri Pertanian menekankan percepatan penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah. Daerah yang sudah optimal dalam realisasi anggaran bahkan berpeluang mendapatkan tambahan dukungan dana.
“Pak Menteri menegaskan agar anggaran yang sudah dialokasikan segera dimanfaatkan. Bagi daerah yang serapannya baik, bisa mengajukan tambahan untuk mendukung kesiapan menghadapi kemarau panjang 2026,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa salah satu langkah penting menghadapi musim kering adalah penerapan sistem pompanisasi, yakni dengan mengalirkan air dari sungai atau sumber lain ke lahan pertanian.
“Sejalan dengan arahan Presiden, jangan sampai kemarau panjang mengganggu ketahanan pangan. Karena itu, Kementerian Pertanian terus mendukung daerah melalui alokasi anggaran agar sektor pangan tetap kuat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani, menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti arahan Kementan dengan mengajukan sejumlah usulan tambahan melalui aplikasi resmi kementerian.
“Usulan yang kami ajukan mencakup perbaikan irigasi tersier, pembangunan DAM parit, irigasi perpompaan, serta irigasi perpipaan. Hari ini kami kembali memastikan kelengkapan data sesuai arahan Menteri,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran APBN tahun 2026 untuk pemulihan pascabencana 2025 telah disetujui dengan total sekitar Rp9 miliar untuk tiga kegiatan utama. Di antaranya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana seluas 60 hektare, serta optimalisasi lahan seluas 180 hektare yang seluruhnya masih dalam tahap pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, sektor pertanian Tanah Datar juga memperoleh alokasi APBN 2026 di luar program pemulihan bencana sebanyak tujuh kegiatan dengan nilai sekitar Rp27 miliar. Program tersebut meliputi pembangunan DAM parit, irigasi perpompaan dan perpipaan, optimalisasi sawah non-rawa, serta bantuan benih padi dan jagung.
Secara keseluruhan, terdapat 10 kegiatan dengan total anggaran mencapai sekitar Rp36 miliar yang bersumber dari APBN untuk sektor pertanian di Tanah Datar. Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dan dilaksanakan secara swakelola.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan pimpinan daerah, karena seluruh program ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik,” tutup Sri Mulyani.(Farid)
