 |
| Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, saat menggelar pertemuan. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya memperkuat perekonomian berbasis masyarakat dengan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen ini ditegaskan oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, saat menggelar pertemuan strategis bersama Direktur Utama PT Hutama Karya di HK Tower, Jakarta, Kamis.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) serta Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM. Ia mengajukan gagasan agar rest area di jalan tol dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan penjualan produk UMKM lokal.
Menurutnya, rest area tidak hanya berfungsi sebagai tempat singgah bagi pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Ia menegaskan, keberadaan rest area seharusnya memberikan dampak nyata bagi warga setempat. Dengan menghadirkan produk UMKM di kawasan tersebut, pelaku usaha lokal diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pasar.
Pihak PT Hutama Karya menyambut baik usulan tersebut. Sebagai pengelola infrastruktur jalan tol, perusahaan menyatakan terbuka untuk menjalin kerja sama dalam pemanfaatan rest area guna mendukung pengembangan UMKM daerah sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Kerja sama ini dinilai relevan dengan perubahan pola mobilitas masyarakat sejak beroperasinya jalan tol di Sumatera Barat, termasuk yang melintasi Padang Pariaman. Perubahan arus lalu lintas tersebut turut memengaruhi aktivitas ekonomi, sehingga diperlukan strategi adaptif agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat ekonomi.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyerahkan surat permohonan dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada PT Hutama Karya untuk melanjutkan pembangunan Kantor DPRD Padang Pariaman.
Menanggapi hal tersebut, pihak perusahaan menyatakan akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna menentukan kebutuhan serta skema bantuan yang memungkinkan.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi dengan BUMN, tidak hanya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan dampak ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM sebagai pilar utama ekonomi daerah. (suger)
