Jakarta, Rakyatterkini.com – Lima satuan kerja di lingkungan TNI berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Kelima satker tersebut meliputi Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, serta Satkomlek TNI. Penghargaan ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2026.
Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon menegaskan bahwa TNI terus mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, inovatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan TNI. Selain itu, Richard menekankan pentingnya komitmen pimpinan serta peningkatan kemampuan teknis personel agar program reformasi berjalan optimal.
Di sisi lain, TNI juga menetapkan sejumlah fasilitas kesehatan sebagai unit pelayanan publik unggulan, yaitu RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito. Penetapan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan bagi prajurit maupun masyarakat umum.
Secara keseluruhan, TNI terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu pelayanan publik, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. (da*)


