 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa proses penataan ulang utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) telah selesai dilakukan dan kini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2026 di Jakarta, Rabu, ia menyampaikan bahwa seluruh tahapan restrukturisasi sudah rampung. “Prosesnya sudah selesai, tinggal diumumkan saja,” ujarnya.
Purbaya juga menjelaskan bahwa hasil kesepakatan tersebut telah dikomunikasikan kepada pemerintah China. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga hubungan kerja sama jangka panjang serta kepercayaan antara kedua negara.
Ia mengaku telah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan China untuk menyampaikan keputusan tersebut. Menurutnya, proyek ini memang berkaitan erat dengan hubungan strategis Indonesia dan China ke depan, sehingga komunikasi dilakukan secara terbuka sebelum pengumuman resmi.
Meski demikian, ia belum bersedia membeberkan detail isi restrukturisasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian resmi akan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
“Pengumumannya nanti oleh Pak AHY. Saya belum bisa menyampaikan sekarang, yang jelas keputusan sudah final,” katanya.
Terkait kemungkinan kehadiran pihak China dalam pengumuman tersebut, Purbaya belum dapat memastikan dan menyebut hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
Sebelumnya, ia juga menyinggung bahwa proyek yang dikelola PT KCIC sempat menghadapi pembengkakan biaya serta kendala koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, restrukturisasi dilakukan guna memastikan proyek tetap berjalan berkelanjutan sekaligus menjaga pembagian risiko yang adil antara Indonesia dan China.
Menurutnya, jika terjadi kerugian, maka beban tersebut akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing pihak.
Ia juga menilai bahwa salah satu penyebab membengkaknya biaya proyek adalah kurang optimalnya pengawasan selama proses pembangunan. Akibatnya, berbagai persoalan yang muncul tidak segera tertangani hingga akhirnya memicu kenaikan biaya yang signifikan hingga puluhan triliun rupiah.(da*)
