 |
| Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat di hadapan 800 pejabat negara |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah Indonesia menyiapkan dua langkah strategis untuk menghadapi kondisi global yang tidak menentu serta meningkatnya harga avtur di pasar dunia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama jajaran Kabinet Merah Putih hingga pejabat eselon I di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa dua kebijakan utama yang dibahas meliputi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji serta evaluasi kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan.
Untuk sektor haji, pemerintah memastikan bahwa biaya perjalanan ibadah haji pada tahun 2026 tidak akan mengalami kenaikan. Bahkan, terdapat rencana penurunan biaya sekitar Rp2 juta per jamaah.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan waktu tunggu keberangkatan haji yang selama ini bisa mencapai puluhan tahun akan dipersingkat menjadi maksimal sekitar 26 tahun.
“Di tengah kenaikan harga avtur, biaya haji tetap tidak naik, bahkan turun sekitar Rp2 juta. Waktu antrean juga ditargetkan tidak lagi mencapai 48 tahun,” ujar Teddy.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan sebesar Rp1,77 triliun untuk sekitar 220 ribu calon jamaah haji yang terdampak kenaikan biaya penerbangan akibat mahalnya harga avtur.
Di sisi lain, sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP).
Evaluasi tersebut akan mencakup aktivitas tambang di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, hingga area hutan lainnya. Pemerintah menegaskan bahwa izin yang terbukti melanggar aturan akan dicabut dan asetnya dikembalikan kepada negara.(da*)
