 |
| Pemulihan infrastruktur jembatan pascabencana di Sumatera. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat proses pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana di wilayah Sumatra. Hingga saat ini, sebagian besar jalur konektivitas sudah kembali bisa digunakan dan mulai menunjang aktivitas masyarakat.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pemulihan akses menjadi fokus utama dalam penanganan pascabencana. Ia menekankan pentingnya konektivitas sebagai penopang utama kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, dalam situasi darurat, hal yang paling krusial adalah memastikan jalur transportasi tetap terbuka agar distribusi bantuan, mobilitas warga, serta penanganan bencana dapat berjalan lancar. Pemerintah melalui Kementerian PU, lanjutnya, berkomitmen untuk segera memulihkan akses tersebut.
Data Kementerian PU menunjukkan bahwa 107 ruas jalan nasional yang sebelumnya terdampak kini telah kembali berfungsi sepenuhnya. Selain itu, 43 jembatan nasional juga sudah dapat digunakan secara normal.
Untuk jaringan jalan daerah, penanganan telah mencakup 2.277 ruas dari total 2.421 ruas terdampak atau sekitar 94 persen. Sementara itu, dari 1.181 jembatan yang terdampak, sebanyak 792 unit atau sekitar 67 persen sudah kembali beroperasi.
Jika dilihat per wilayah, capaian pemulihan cukup menggembirakan. Di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak telah pulih dan dapat dilalui kembali oleh masyarakat.
Sebagai langkah percepatan di lapangan, Kementerian PU juga membangun jembatan darurat untuk mengatasi akses yang terputus. Jenis yang digunakan antara lain jembatan Bailey dengan bentang hingga 30 meter dan mampu menahan beban sampai 30 ton, serta jembatan Armco yang disesuaikan dengan kondisi lokasi.
Sampai pertengahan April 2026, sebanyak 36 unit jembatan Bailey telah dipasang di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kehadiran jembatan sementara ini dinilai efektif menjaga kelancaran mobilitas, terutama di daerah yang sebelumnya terisolasi akibat bencana.
Upaya ini juga membantu mempercepat distribusi logistik serta pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Untuk jangka menengah, Kementerian PU turut meningkatkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor Bina Marga. Anggarannya naik sebesar Rp7,61 triliun, dari Rp14,29 triliun menjadi Rp21,90 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk menangani longsor serta memperbaiki dan membangun kembali jalan nasional maupun daerah yang terdampak bencana.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dengan konsep build back better, yaitu tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga meningkatkan kualitasnya agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan.
Dody menegaskan bahwa pembangunan kembali dilakukan dengan standar yang lebih kuat agar risiko kerusakan akibat bencana ke depan bisa diminimalkan.
Selain itu, Kementerian PU terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kerja sama ini dilakukan mulai dari tahap pendataan, verifikasi, hingga penentuan prioritas penanganan di lapangan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kementerian PU optimistis seluruh konektivitas di wilayah terdampak dapat segera pulih sepenuhnya, sekaligus mendorong percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(da*)
