 |
| Sumbar Siapkan Dokumen Rencana Darurat Hadapi Bencana. |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana untuk lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula BPSDM Sumbar pada Senin (6 April 2026).
Acara dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Sumbar, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPSDM Sumbar, perwakilan Pusat Studi Bencana Universitas Negeri Padang, Koordinator Kogami Sumbar, serta Ketua Yayasan Langkah Indonesia Berkelanjutan Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa Sumatera Barat termasuk wilayah dengan kerawanan bencana tinggi, baik bencana geologi maupun hidrometeorologi. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini mengalami berbagai peristiwa seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang pasang, yang frekuensi dan dampaknya semakin meningkat.
“Seringnya bencana yang terjadi menjadi dasar penting dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana di Sumbar,” ujar Mahyeldi. Ia menambahkan bahwa dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas dan kebijakan terpadu dalam menghadapi bencana di provinsi ini.
Mahyeldi juga menekankan bahwa rencana kontingensi harus diperhatikan seluruh pemangku kepentingan, mencakup intervensi sebelum, saat, dan pasca bencana. Ia mengingatkan kembali bencana hidrometeorologi besar yang terjadi di Sumbar pada November 2025, akibat curah hujan ekstrem diperparah siklon tropis, yang menelan 264 korban jiwa, puluhan hilang, serta ribuan luka-luka. Secara keseluruhan di Sumatera, bencana ini menimbulkan lebih dari 1.200 korban meninggal, jutaan terdampak, dan lebih dari 1 juta jiwa mengungsi.
“Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam mengurangi risiko bencana. Penanganan darurat saja tidak cukup; harus didukung perencanaan yang matang dan terstruktur,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala BPSDM Sumbar, Drs. Barlius, MM, menjelaskan bahwa dokumen rencana kontingensi (renkon) sangat penting bagi Sumbar yang memiliki beragam potensi bencana, termasuk gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, gelombang ekstrem, dan abrasi.
“Dengan adanya dokumen renkon, saat terjadi bencana, seluruh pihak yang menandatangani komitmen akan menyalurkan sumber daya, logistik, dan peralatan secara terkoordinasi,” ujar Barlius.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif unsur pentahelix kebencanaan, yakni TNI, Polri, pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat, agar strategi mitigasi dapat berjalan efektif secara teknis maupun non-teknis.
Barlius berharap para peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan secara serius, memahami metodologi penyusunan rencana kontingensi secara komprehensif, meningkatkan koordinasi lintas sektor dan wilayah, serta menghasilkan dokumen yang aplikatif untuk diterapkan saat keadaan darurat.(nov)
