 |
| Pemkab Padang Pariaman Resmikan 6 Jembatan Pasca-Bencana |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com – Di tengah kebijakan penghematan anggaran yang berlaku pada periode 2025–2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan meresmikan enam jembatan penting di sejumlah wilayah pada Jumat (10/4/2026).
Pembangunan ini bertujuan memulihkan kembali akses transportasi warga yang sempat terputus akibat bencana alam dalam beberapa tahun terakhir.
Anggaran yang digelontorkan untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp3,98 miliar, yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Peresmian dipusatkan di Jembatan Kampung Tanjung yang berada di Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan. Jembatan ini memiliki peran vital karena menghubungkan kawasan tersebut dengan Sungai Geringging, setelah sebelumnya tidak dapat digunakan selama hampir enam tahun.
Selain itu, lima jembatan lain yang turut diresmikan meliputi Jembatan Padang Maduang dan Jembatan Koto Sungai Pingai di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Jembatan Tanjuang Dama di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Jembatan Kampung Tangah di Kecamatan Lubuk Alung, serta Jembatan Kubu di Kecamatan Ulakan Tapakis.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, meskipun daerah menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap mengutamakan pembangunan infrastruktur yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat, mengingat sebagian besar jembatan tersebut mengalami kerusakan parah bahkan terputus akibat bencana dalam kurun tiga hingga lima tahun terakhir.
Di sisi lain, kondisi keuangan daerah disebut masih stabil untuk memenuhi kebutuhan wajib. Pembayaran gaji ASN, tenaga kesehatan, guru, serta PPPK dipastikan tetap berjalan tanpa kendala defisit.
Untuk tahun 2026, Pemkab Padang Pariaman telah menyiapkan anggaran sekitar Rp90 miliar dari DAU guna pembangunan infrastruktur di 17 kecamatan, mencakup jalan, jembatan, dan sistem irigasi.
Kepala Dinas PUPR Padang Pariaman, El Abdes Marsyam, menjelaskan bahwa penggunaan DAU untuk proyek fisik memang mengandung risiko, namun langkah tersebut dinilai mendesak karena tingginya kebutuhan masyarakat pascabencana.
Ia menambahkan, di saat sejumlah daerah lain memangkas anggaran pembangunan hingga nol akibat kebijakan efisiensi, Padang Pariaman tetap berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait akses jembatan.
Selain pembangunan permanen, pemerintah daerah juga tengah mengajukan program R3P ke BNPB untuk menangani kerusakan infrastruktur lainnya. Sebagai langkah sementara, pembangunan jembatan darurat jenis Bailey akan dilakukan di sejumlah titik penting, termasuk di kawasan Anduriang, dengan dukungan teknis dari Brimob.
Peresmian ini ditutup dengan penandatanganan prasasti serta peninjauan langsung kondisi jembatan oleh jajaran pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat setempat.(da*)
