 | |
| Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat, serahkan proposal pada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Lotharia Latif. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tancap gas memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Lewat langkah proaktif dengan “menjemput bola” ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat bersama Kepala Dinas Perikanan, disambut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Lotharia Latif.
Pertemuan strategis ini membahas penguatan sektor perikanan tangkap hingga peluang pengembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026.
Rahmat mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan empat lokasi prioritas yang dinilai siap dikembangkan, yakni Nagari Seulayat dan Nagari Tapakih di Kecamatan Ulakan Tapakis, serta Nagari Pilubang dan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir di Kecamatan Sungai Limau.
“Padang Pariaman sangat siap. Kita punya potensi, kelembagaan, hingga dukungan masyarakat pesisir yang kuat,” tegas Rahmat.
Tak hanya itu, Pemkab juga mengajukan bantuan armada penangkapan ikan modern berupa kapal purse seine. Proposal tersebut mencakup dua paket kapal berkapasitas 30 GT dan satu paket kapal 50 GT lengkap dengan alat tangkap.
Menurut Rahmat, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam menyediakan armada modern bagi nelayan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat krusial untuk mendongkrak produktivitas.
“Jika armada dan alat tangkap memadai, hasil tangkapan meningkat, ekonomi nelayan pun ikut terangkat,” ujarnya.
Gayung bersambut, Lotharia Latif mengapresiasi keseriusan Pemkab Padang Pariaman yang dinilai matang dari sisi data dan kesiapan lapangan.
“Kesiapan daerah ini cukup baik, baik potensi maupun kelembagaan masyarakatnya. Ini modal penting untuk pengembangan ke depan,” katanya.
KKP, lanjutnya, akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui proses evaluasi dan verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Rahmat optimisme tinggi bahwa usulan tersebut bisa terealisasi melalui dukungan anggaran pusat pada 2026.
“Kita optimistis, dengan komunikasi yang intens dan kesiapan daerah, program ini bisa mendapat dukungan APBN KKP,” pungkasnya. (suger)
