Padang Pariaman, Rakyatterkini.com— Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, memimpin rapat koordinasi pemerintah daerah bersama jajaran perangkat daerah di Hall IKK Parikmalintang, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara, para kepala OPD, camat, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan pemkab.
Rakor yang dilaksanakan setelah pelantikan Pj Sekda tersebut membahas berbagai isu penting. Di antaranya penyusunan rencana kerja OPD, peningkatan kedisiplinan aparatur, penerapan sistem work from home (WFH), dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga tindak lanjut kunjungan Menteri Pertanian.
Dalam arahannya, John Kenedy Azis menekankan perlunya program kerja yang jelas, terukur, dan disertai inovasi, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk menyusun perencanaan yang tepat dan melakukan evaluasi secara berkala.
Ia menambahkan, kondisi pascabencana hidrometeorologi menuntut seluruh pihak untuk bergerak cepat dalam upaya pemulihan daerah.
Selain itu, Bupati mengingatkan agar setiap OPD melakukan efisiensi, terutama dalam penggunaan kendaraan dinas, sebagai respons atas kenaikan harga BBM. Ia juga mengimbau kewaspadaan terhadap potensi inflasi serta mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Lebih lanjut, Dinas Pertanian bersama OPD terkait diminta mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana. Pengawasan penyaluran bantuan dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani juga harus dilakukan langsung di lapangan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati turut memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman yang dinilai sebagai salah satu yang terbaik oleh Kementerian Pertanian dalam penanganan rehabilitasi lahan terdampak bencana.
Sementara itu, Wakil Bupati Rahmat Hidayat menegaskan pentingnya respons cepat terhadap isu strategis di masyarakat melalui program kerja yang nyata. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan WFH harus dijalankan secara disiplin dan tidak dimaknai sebagai tambahan waktu libur bagi ASN.
Rapat kemudian ditutup dengan penyampaian hasil dan kesimpulan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara.(suger)


