 | |
| Wabup Asahan mengadakan RAKORPEM bulan April tahun 2026. |
Asahan, Rakyatterkini.com- Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar rapat koordinasi pemerintahan (Rakorpem) untuk bulan April 2026 sebagai sarana komunikasi sekaligus penyelarasan program prioritas daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan pada Jumat (17/04/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, Sekretaris Daerah, para asisten Setdakab, staf ahli bupati, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan kepala bidang se-Kabupaten Asahan, Direktur UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang, Direktur PDAM Tirta Silau Piasa Kisaran, serta para kepala puskesmas.
Melalui Rakorpem ini, pemerintah daerah bertujuan memperkuat koordinasi serta memperoleh informasi strategis guna memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Fokus utamanya meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan layanan publik.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Rianto meminta seluruh kepala OPD, camat, dan kepala puskesmas untuk berperan aktif mendukung berbagai program prioritas.
Beberapa di antaranya adalah gerakan ASRI, pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, pengembangan kampung nelayan Merah Putih, program cetak sawah, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Selain itu, penerapan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian penting.
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2025 serta Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan ASN yang kompeten pada posisi strategis.
Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta mengimplementasikan manajemen talenta ASN demi mendukung visi Kabupaten Asahan, yaitu terwujudnya daerah yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menjalankan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu agar memiliki tempat tinggal yang layak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah tersebut.(da*)
