 |
| Penurunan TKD 2026 Tekan APBD |
Padang, Rakyatterkini.com – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 diprediksi akan memberikan tekanan besar terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Menurut Dr. Hefrizal Handra, akademisi dari Universitas Andalas (Unand), kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas layanan publik sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah-daerah.
Hefrizal menjelaskan bahwa secara nasional, penurunan TKD mencapai sekitar Rp146 triliun. Sementara itu, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menutupi sebagian, yaitu sekitar Rp57 triliun.
“Dengan kata lain, pemerintah daerah menghadapi kesenjangan fiskal yang cukup signifikan,” ujarnya pada Kamis (26/3/2026).
Beberapa daerah pun masih mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya untuk menutupi kekurangan tersebut. Namun, menurut Hefrizal, langkah ini tidak cukup untuk menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.
Hefrizal menyoroti pola belanja daerah yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan tekanan fiskal. Ia mencatat bahwa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa justru meningkat, sedangkan belanja modal dan bantuan sosial mengalami penurunan.
“Ini menunjukkan adanya perubahan prioritas anggaran. Belanja yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial, justru tertekan,” jelasnya.
Selain itu, belanja barang dan jasa dianggap lebih fleksibel dalam APBD, mencakup pengeluaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Tidak semua pengeluaran ini langsung meningkatkan kualitas layanan publik.
Menurut Hefrizal, kondisi ini mencerminkan dinamika politik anggaran di daerah, di mana belanja yang berkaitan dengan kepentingan birokrasi lebih sulit dikurangi dibandingkan belanja yang menyentuh masyarakat.
Dampak penurunan belanja modal akan terasa dalam jangka menengah hingga panjang, misalnya tertundanya pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Sementara itu, pengurangan belanja bantuan sosial akan langsung dirasakan kelompok masyarakat rentan.
Hefrizal juga menekankan bahwa penurunan belanja produktif dapat melemahkan peran APBD sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor konstruksi bisa terdampak, permintaan barang dan jasa menurun, dan pertumbuhan ekonomi daerah melambat.
Selain itu, disparitas antar daerah berpotensi meningkat. Daerah dengan PAD kuat masih memiliki ruang untuk menyesuaikan anggaran, sedangkan daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat akan menghadapi tekanan lebih besar.
“Masalah ini bukan sekadar angka, tetapi bagaimana beban fiskal didistribusikan. Data menunjukkan masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak,” tegas Hefrizal.
Ia menambahkan, kebijakan anggaran daerah seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dan berpihak kepada publik, terutama dalam situasi fiskal yang terbatas.
“APBD adalah cerminan pilihan politik. Saat kondisi seperti ini, sangat penting menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang menanggung beban,” pungkasnya.(da*)
