 |
| Warga membeli sembako saat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying terhadap kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan beras. Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya isu kenaikan harga menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.
Menurut Mendagri, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan pasokan maupun lonjakan harga tidak perlu terjadi. Pemerintah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Data pemerintah menunjukkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar empat juta ton. Selain itu, pasokan BBM juga dipastikan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan hingga Lebaran.
“Karena itu masyarakat tidak perlu panic buying. Jika terjadi pembelian berlebihan justru dapat mengganggu rantai distribusi pangan. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan,” ujar Mendagri dalam keterangan resmi usai memimpin rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Indonesia di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (9/3/2026).
Selain itu, Mendagri juga meminta masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap capaian pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang berada pada angka 4,7 persen. Ia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya tarif listrik masih mendapatkan subsidi, sedangkan saat ini tarif tersebut sudah kembali stabil, sementara perhitungan ekonomi masih menggunakan acuan harga listrik bersubsidi.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Mendagri menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota—terutama di wilayah Kepulauan Riau—untuk segera menggelar rapat internal guna memastikan kesiapan pasokan pangan dan energi di daerah masing-masing.
Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga serta merugikan masyarakat.
“Kepala daerah diminta segera berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha guna memastikan kesiapan pasokan pangan,” katanya.
Di samping itu, Mendagri juga menyoroti aspek keamanan selama periode Ramadhan dan Lebaran. Pemerintah daerah diminta memperkuat pengamanan di kawasan wisata serta mengatur arus mudik secara efektif.
Koordinasi lintas sektor dinilai sangat penting untuk menghindari potensi kerumunan yang tidak terkendali dan menjaga keselamatan masyarakat.
“Rasa aman dan nyaman harus benar-benar dirasakan masyarakat, baik saat arus mudik maupun ketika berkunjung ke lokasi wisata,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Mendagri mengeluarkan instruksi agar seluruh kepala daerah tetap berada di wilayah tugasnya masing-masing mulai 14 hingga 28 Maret 2026. Kehadiran para pemimpin daerah secara langsung dinilai penting untuk memastikan stabilitas harga, kelancaran distribusi kebutuhan pokok, serta menjaga keamanan selama masa perayaan hari besar keagamaan tersebut.(da*)
